Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangkaian Sidang Dewan International Maritime Organization (IMO) ke-121 di London, Inggris, Indonesia kembali menyampaikan intervensi terkait perkembangan mekanisme kerja sama peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan selaku Ketua Delegasi RI, Sugihardjo, saat membacakan intervensi Pemerintah Indonesia terhadap agenda C 121/12/2 terkait Protection of Vital Shipping Lanes atau Perlindungan Alur Pelayaran Penting, di London, Kamis (22/11/2018).
"Tiga negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura yang tergabung dalam Tripartite Technical Expert Group (TTEG) telah menjalin hubungan kerjasama sejak tahun 1971," kata Sugihardjo dalam sidang seperti dikutip dalam siaran pers, Jumat (23/11/2018).
Menurutnya, salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah melalui Aids of Navigation Funds (ANF) Committee Meeting yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pemeliharaan dan penggantian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Selat Malaka dan Singapura.
Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Malaysia yang telah menjadi tuan rumah kegiatan the 20th ANF Committtee Meeting serta kepada negara kontributor dan para pemangku kepentingan terkait di Selat Malaka dan Selat Singapura atas dukunganya dalam program ANF.
"Kami juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan di Selat Malaka dan Singapura untuk dapat terlibat dan berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim pada jalur yang digunakan sebagai lalu lintas pelayaran Internasional," tutur Sugihardjo.
Pada kesempatan yang sama, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada IMO atas pelaksanaan kerja sama teknis sektor maritim dalam kerangka Integrated Technical Cooperation Programme (ITCP), di mana pada tahun 2018 Indonesia bekerjasama dengan IMO dalam penyelenggaraan Workshop on the IMO Civil Liability Conventions pada tanggal 18-21 September 2018 di Bali.
Selain itu program implementasi "2012 Cape Town Agreement on Safety of Fishing Vessels (CTA) yang telah dilaksanakan tanggal 30 Oktober-2 November 2018 di Bali, yang keduanya difasilitasi oleh Kementerian Koordinaror Bidang Kemaritiman.
Indonesia juga mengakui bahwa banyak manfaat yang bisa diambil dari pelaksanaan kerja sama teknis dengan IMO selama ini.
"Kami berharap pelaksanaan program kerjasama teknis IMO ini dapat semakin meningkat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi Indonesia," ujar Sugihardjo.
Adapun hari sebelumnya, agenda sidang membahas mengenai beberapa isu antara lain laporan kemajuan pelaksanaan skema audit bagi negara-negara anggota IMO atau IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), manajemen sumber daya IMO, dan World Maritime University.
Terkait, hal tersebut, Indonesia telah melakukan Voluntary IMO Member State Audit Scheme (VIMSAS) pada tahun 2014 dan menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan IMSAS yang telah dijadwalkan oleh IMO untuk diaudit secara mandatory pada tahun 2022.
"Sebagai anggota IMO, pada tahun 2022 Indonesia akan menjalani audit wajib oleh IMO dalam kaitannya implementasi seluruh konvensi IMO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah," imbuhnya.
Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menyiapkan IMSAS sekaligus merupakan bentuk peran aktif Indonesia untuk mendukung program yang dikeluarkan IMO.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
