Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI diharapkan mampu mengatrol devisa.
“Industri kalau dibuka [untuk] asing mendatangkan dolar, valuta asing. Kalau [investasi] dalam negeri pinjamnya rupiah dari dalam negeri. Kalau ini [investasi asing] kan masuk dana. Kita butuh untuk mengurangi defisit CAD, itu kan butuh lebih banyak lagi devisa masuk. Turis dengan tema itu mendatangkan devisa masuk. Itu salah satu alasan,” ujarnya di Istana Wakil Presiden RI, Jumat (23/11/2018).
Dia pun menegaskan, dengan kebijakan itu investasi yang masuk bukan hanya dari perusahaan raksasa global namun juga perusahaan menengah.
Jusuf Kalla atau JK pun mengatakan, dengan kebijakan itu diharapkan dapat bersaing dalam penyerapan investasi asing dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Pasalnya, dia menyebut saat ini penyerapan investasi asing Indonesia kalah dari Vietnam, Malaysia maupun Thailand.
“Mereka lebih terbuka. Kita sudah lebih rendah, jadi kalau kita tidak mempunyai peraturan yang bisa bersaing dengan negara-negara itu, maka lama-lama kita ketinggalan investasi. Dan kalau ketinggalan investasi, lapangan kerja, pajak tidak akan naik kan,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun memastikan akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada pelaku usaha Tanah Air terkait kebijakan ini.
Sebab, Darmin menangkap kekhawatiran pelaku usaha lokal yang mengira bidang usaha seperti UMKM dan koperasi dibuka lebar untuk asing. Padahal tidak demikian karena hanya beberapa aturan saja yang dideregulasi.
Sehingga hal itu tidak serta menjadikan penanaman modal asing bisa masuk dengan mudah di sektor UMKM Tanah Air.
