Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengidentifikasi 165 wilayah di kepulauan kecil dan terisolasi dapat dikembangkan energi baru dan terbarukan yang dapat diingtegrasikan ke dalam jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, pembangunan pembangkit listrik di wilayah terpencil dapat meningkatkan bauran energi terbarukan sekaligus menurunkan tarif listrik di daerah tersebut.
Kementerian ESDM bersama dengan Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) membuat proyek percontohan untuk membangun pembangkit listrik energi terbarukan di dua pulau, yakni Pulau Kaledupa dan Belitung. Setelah program tersebut berhasil, pemerintah berharap pengembangan energi terbarukan di pulai kecil dapat ditingkatkan ke level implementasi ke lokasi terpencil lainnya.
“Dari situ [proyek percontohan] ada pedomannya untuk mulai merencanakan perencaan energi terbarukan diintegrasikan dengan jaringan listrik yang ada. Ini [jaringan listrik] PLN sudah ada di sana. Bagaimana kalau PLTS [pembangkit listrik tenaga surya] dibangun di situ, terutama yang angin sama solar [surya],” tuturnya, Rabu (21/11).
Menurutnya, saat ini integrasi listrik dari energi terbarukan belum dapat dilakukan karena masih ada keraguan dari pihak PLN. Padahal, integrasi listrik dari pembangkit hijau dan pembangkit berbasiskan energi fosil mampu menurunkan tarif dasar listrik.
“Tergantung sumber daya lokal, kami dapat mendorong private masuk ke daerah terpencil itu. Kemungkinan [kerja sama PLN dan pengembang swasta] secara bisnis,” tambahnya.
Ketua Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap (PPLSA) Yohanes Bambang Sunaryo mencontohkan, penggunaan listrik di Kaledupa dapat digantikan dengan biomassa dan surya sehingga memberikan efisiensi sebesar 25% dari harga listrik yang dihasilkan dari diesel.
“Dengan mengubah dari minyak ke energi terbarukan bisa mengurangi kebutuhan untuk impor BBM [bahan bakar minyak] dan juga kebutuhan subsidi. Jadi, sebenanya penghematan bagi negara, tetapi sekarang tidak bisa dilakukan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
