Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai tax allowance harus diberikan kepada produsen alat kesehatan yang mensubtitusi produk impor.
Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan insentif penting untuk menguatkan industri dalam negeri juga pemenuhan peta jalan pengembangan industri tersebut.
Enny menilai industri alat kesehatan (alkes) mulai dilirik pasar, seiring dengan meningkatnya impor dan dicabutnya industri alkes dari daftar negatif investasi (DNI).
Berdasarkan Peta Jalan Pengembangan Industri Alkes yang dirilis Kementerian Kesehatan pada 2013, sebanyak 90% alkes merupakan produk impor. Saat ini, Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) mencatat jumlahnya bertambah menjadi 94%.
Pertumbuhan tersebut menurut Enny seharusnya direspons pemerintah dengan mengembangkan industri hulu, salah satunya dengan mendukung subtitusi impor.
Dia menjelaskan, tax allowance yang kerap dikeluarkan pemerintah harus turut menjamah industri hulu alkes.
"Mestinya difasilitasi [yang] menjadi produsen dan melakukan substitusi impor. Seharusnya tax allowance itu tidak hanya [untuk] yang melakukan ekspor, termasuk yang substitusi impor. Dan ini [pelaku subtitusi impor] justru yang harus dilindungi," ujar Enny, Selasa (20/11/2018).
Dia menganalogikan langkah mendukung subtitusi impor seperti membesarkan bayi, di mana pemerintah harus merawat industri yang berpotensi untuk tumbuh besar dan menjadi 'mandiri'.
Menurutnya, membesarkan industri subtitusi impor akan memberi manfaat jangka panjang.
Enny menilai pemerintah agar tidak melakukan langkah yang hanya membawa pengaruh jangka pendek. Saat ini industri yang menarik bagi investor asing mulai tumbuh, pemerintah kerap buru-buru menambah daya tarik industri tersebut agar mendapatkan fresh money.
"[Kemudian] ada capital inflow masuk. Tetapi kalau ini tidak dipikirkan secara komprehensif ini kan mematikan yang baru tumbuh, nanti layu sebelum berkembang. Menciptakan ketidak pastian," tambahnya.
