Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian National Shipowners Association (INSA) sependapat dengan langkah pemerintah mengevaluasi secara berkala trayek kapal perintis.
"Selama ini kesannya tidak ada evaluasi. Kita kembalikan kepada tujuan semula diadakannya trayek perintis sebagai cikal bakal ship promote the trade atau development agent," kata Wakil Ketua Umum I INSA Witono Soeprapto pada Senin (12/11/2018).
Menurut dia, ketika trayek sudah ramai dan ekonomi lokal sudah terbangun, barulah saat itu pengoperasian diserahkan kepada swasta. "Yang penting sebagai konektivitas, trayek perintis jangan dihapus sama sekali."
Kementerian Perhubungan sedang menyusun ulang formulasi subsidi operasional angkutan laut perintis yang selama ini mengompensasi 100% biaya operasional. Rencana itu sejalan dengan pengurangan subsidi angkutan laut perintis 2019 sekitar Rp200 miliar setelah tahun ini mencapai Rp1,1 triliun.
Kemenhub tengah menimbang biaya operasional kapal perintis dengan tingkat keterisian di atas 40% tidak akan lagi disubsidi penuh.
"Yang [load factor-nya] sudah bagus, kami lepas pelan-pelan subsidinya," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko kepada Bisnis pada Senin (12/11/2018).
Kapal perintis dengan load factor 60%, subsidinya akan dikurangi sekitar 40%. Secara progresif, subsidi akan lebih besar jika load factor berada pada rentang 40% - 60%.
Untuk kapal perintis dengan load factor di bawah 40%, subsidi akan tetap diberikan penuh. Namun, frekuensi di trayek bersangkutan akan ditinjau ulang untuk dikurangi. Meskipun demikian, formulasi ini masih terus digodok dan berpotensi terus berubah.
