Ini Saran Carbon Tracker Soal Proyek PLTU

Pemerintah dinilai perlu mengkaji kembali rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Dalam 10 tahun ke depan, keekonomian PLTU diperkirakan akan terus menurun sehingga menimbulkan munculnya aset terbengkalai (stranded asset).
Denis Riantiza Meilanova | 06 November 2018 09:52 WIB
PLTU Tarahan di perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu mengkaji kembali rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Dalam 10 tahun ke depan, keekonomian PLTU diperkirakan akan terus menurun sehingga menimbulkan munculnya aset terbengkalai (stranded asset).

Hal tersebut disebabkan dalam beberapa tahun ke depan biaya investasi dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT) akan jauh lebih murah dibandingkan PLTU.

Hasil kajian lembaga kajian ekonomi dan finansial di sektor energi asal Inggris, Carbon Tracker, menunjukkan pada 2021 investasi pembangunan pembangkit (EBT) , terutama pembangkit tenaga surya atau solar PV baru, akan lebih murah atau hampir sama dibandingkan membangun PLTU baru, yakni sekitar US$6 sen/kWh.

Tren tersebut akan terus berlanjut dan diperkirakan pada 2028 menjadi titik balik di mana biaya investasi pembangunan solar PV baru akan lebih murah dibandingkan dengan biaya operasional PLTU eksisting.

"Kajian kami di Amerika dan Eropa, saat ini pengembang PLTU ke depannya akan strugling secara finansial dan ekonomi karena perubahan struktur pasar dan turunnya biaya investasi energi baru terbarukan. Meski struktur pasar Asia Tenggara berbeda, tapi saya rasa Asia Tenggara juga akan terdampak tren yang sama," ujar Matt Gray, Kepala Kajian Ketenagalistrikan dan Pembangkitan Listrik Carbon Tracker, di Jakarta, Senin (5/11/2018).

Dengan adanya tren penurunan biaya investasi energi baru terbarukan (EBT) tersebut, Matt menilai Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan kembali rencana pembangunan PLTU baru.

Berdasarkan hasil kajiannya, bila pembangunan PLTU terus dilanjutkan di tengah harga EBT yang semakin murah, terdapat potensi penurunan nilai aset dan kerugian aset PLTU yang dapat mencapai US$34,7 miliar.

“Siapa yang menanggung beban kerugian ini akan tergantung dari struktur kepemilikan dan kontrak jual beli listrik, tapi yang jelas PLN akan menanggung beban yang paling besar dan jumlahnya dapat mencapai US$15 miliar,” ujar Matt.


Elrika Hamdi, Analis Energy Finance, Institute for Energy Economics and Financial Analysis menuturkan, bila dilihat dari sisi harga terakhir kontrak PPA untuk pembangkit surya sudah jauh lebih kompetitif, sedangkan biaya operasional dan pemeliharaan pembangkit tersebut tentu jauh lebih murah karena tidak ada biaya bahan bakar seperti batu bara, gas atau BBM.

Oleh karena itu, lanjut Elrika, maka levelized cost of electricity (LCOE) dari pembangkit surya hampir dapat dipastikan akan dapat bersaing dan bisa mencapai tingkat kekonomisan yang sama atau lebih rendah dibanding pembangkit berbahan bakar fosil tersebut dalam waktu yang lebih cepat dari 2028.

“Terlebih lagi dengan menjulang tingginya harga minyak gas dan batu bara dalam setahun terakhir, ditambah dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menjadi nilai tukar pembelian bahan bakar tersebut,” kata Elrika.

Berdasarkan rencana proyek 35.000 megawatt sebagaimana tertuang dalam RUPTL 2018-2027 akan terjadi penambahan kapasitas pembangkitan listrik dari tenaga batubara sebanyak lebih dari 30.000 megawatt dalam 10 mendatang. Sebanyak 10% dari rencana penambahan kapasitas tersebut sudah terpasang dan operasional dan lebih dari 40% disebutkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) masih berada dalam tahap konstruksi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pltu

Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top