Luas Area Kebakaran Hutan Berkurang Drastis

Luas area kebakaran hutan dan lahan serta jumlah titik panas (hotspot) di Indonesia mengalami penurunan drastis dalam kurun waktu 2015-2018.
Juli Etha Ramaida Manalu | 25 Oktober 2018 20:39 WIB
Seorang pengendara motor melintasi perumahan Residence Borneo Khatulistiwa yang diselimuti kabut asap di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Sabtu (18/8). - ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang

Bisnis.com, JAKARTA— Luas area kebakaran hutan dan lahan serta jumlah titik panas (hotspot) di Indonesia mengalami penurunan drastis dalam kurun waktu 2015-2018.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat pada 2015 total area yang mengalami kebakaran hutan dan lahan mencapai lebih dari 2,611 juta hektare (ha). Angka tersebut menurun sebesar 92,5% menjadi 194,757 ha pada 2018. Adapun jumlah hotspot mengalami penurunan sekitar 88,5% dari 70.971 titik pada 2015 menjadi 8.163 titik pada 2018.

“Saya dapat laporan dari Kalimantan Tengah, Riau itu masih ada kebakaran dan masih ada pemadaman juga di Sumatra Selatan. Jadi, kita sudah berhasil menyelamatkan sejak 2016, 2017, [hingga]2018,” kata Menteri LHK Kamis, (25/10/2018).

Mayoritas lahan terbakar pada 2018 berada di Kalimantan seluas 81.978 ha, Sumatra 47.974 ha, Nusa Tenggara Timur 42.356 ha, Papua 7.812 ha, Jawa 4.983 ha, Sulawesi 4.623, Nusa Tenggara Barat 2.667 ha, Maluku 2.280 ha dan Bali 83 ha. Dia berharap angka tersebut tidak akan kembali menanjak khususnya hingga akhir tahun seiring dengan mulai turunnya hujan pada Oktober tahun ini.

Dengan semakin menurunnya luar lahan terbakar serta titik-titik paas yang ada, waktu penanganan pun semakin kecil dari sebelumnya mencapai 28 hari menjadi 2-3 hari pada 2016. Ketegangan dengan negara tetangga akibat ‘ekspor’ asap pun pun tak lagi harus dilalui pada 2017 hingga saat ini.

Menurut Siti, ada 4 hal yang berperan penting dalam upaya penurunan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Salah satunya adalah pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya atau melebarkan kebakaran. Selain itu, ada sejumlah instrumen seperti perbaikan konsep, pemanfaatan teknologi, dan kepemimpinan.

Adapun instrumen terakhir adalah penegakan hukum. Sepanjang 2015-2018 KLHK melakukan pengawasan terhadap 335 izin milik 16 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan. Adapula 56 sanksi administrasi yang dijatuhkan berikut 115 teguran tertulis, juga 12 gugatan. “Jadi, paling penting lagi adalah lesson learned untuk luar negeri,” tambahnya.

Selain lahan biasa, Indonesia juga diketahui menghadapi kebakaran di lahan gambut. Untuk itu, pemerintah membentuk satu badan khusus yakni Badan restorasi Gambut yang tak hanya mengatasi kebakaran di lahan gambut tetapi juga pemeliharaannya.

Berkat usaha yang telah dilakukan selama ini, Indonesia pun mendapat kehormatan dijadikan sebagai tempat bagi negara-negara lain untuk mempelajari tekait restorasi gambut tropis internasional.

“Kita sekarang ditunjuk untuk pusat gambut tropis internasional. Hari ini Menteri Kongo dan Peru akan berkunjung ke Indonesia dan akan belajar tentang gambut dan kebijakan deforestasi,” ujarnya.

Tag : kebakaran hutan
Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top