Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyempurnakan metode perhitungan produksi beras agar tidak terjadi polemik data kebutuhan pokok tersebut ke depan. Dengan pembaruan tersebut, Kementerian Pertanian didorong meningkatkan produktivitas lahan dalam memproduksi beras.
“Tugas Kementan menanam padi, menanam. Di sawah yang sudah dhitung. Selama ini karena hitungnya terlalu tinggi jelas di situ perdebatannya,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Selasa (23/10).
Sebelumnya, pada Senin (22/10), Jusuf Kalla memimpin rapat lintas kementerian dan lembaga sebagai kelanjutan dari pembahasan mengenai penyempurnaan metodologi perhitungan produksi beras.
Pada rapat tersebut upaya penyempurnaan metode perhitungan produksi beras dilakukan secara komprehensif untuk seluruh tahapan.
Tahapan pertama, perhitungan luas lahan baku sawah nasional dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dibantu oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Tahapan kedua, perhitungan luas panen dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Tahapan selanjutnya, perhitungan produktivitas per hektare dilakukan oleh BPS.
Adapun tahapan keempat, perhitungan konversi gabah kering menjadi beras oleh BPS. Dengan metode tersebut, BPS—lembaga yang kini ditunjuk oleh pemerintah sebagai satu-satunya penerbit data beras—menyatakan surplus komoditas pangan pokok itu pada tahun ini diprediksi hanya mencapai 2,85 juta ton.
Angka tersebut jauh berbeda dibandingkan dengan prognosa Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, yang menyatakan ada potensi surplus sebesar 16,31 juta ton pada tahun ini.
Surplus sedemikian besar itu terjadi dari prediksi produksi sebesar 46,7 juta ton dan perkiraan kebutuhan sebesar 30,37 juta ton.
Adapun, menurut data BPS, total potensi produksi gabah kering giling sampai dengan akhir tahun ini hanya sebesar 56,54 juta ton atau setara dengan 32,42 juta ton beras.
Dengan jumlah kebutuhan yang diperkirakan hampir sama dengan 2017, yakni sebesar 29,57 juta ton, maka surplus diperkirakan hanya sebesar 2,85 juta ton.
Wapres Kalla menyebut, data yang ada selama ini tidak mengacu pada berkurangnya lahan pertanian. Lahan baku sawah pada 2013 seluas 7,7 juta hektare. Dengan metode baru, hasil dari pemotretan terakhir menunjukkan lahan baku sawah hanya 7,1 juta hektare.
Dengan luas lahan baku tersebut, luas panen tahun ini hanya sebesar 10,9 juta hektare. Perhitungan luas panen itu termasuk sawah yang ditanami dan panen lebih dari satu kali.
“Nah kenapa sawah tidak pernah turun-turun. Itu [sawah] berkurang terus. Padahal [sebelumnya] tidak dikurangi di perhitungan. Karena itu maka menaik terus beras itu padahal sebenarnya tidak. Konsumsi juga menurun jangan lupa,” ujarnya.
