Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Ahli Pertambangan (PERHAPI) menghimbau, agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses divestasi Freeport menyampaikan informasi secara terbuka. Sehingga dapat mengurangi kesimpangsiuran di dalam pemahaman para pemangku kepentingan yang lain.
Ketua Umum Perhapai, Tino Ardhyanto mengatakan himbauan Tino ini, terkait pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Dirjen Mineral Batubara Kementerian ESDM, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dan PT Freeport Indonesia (PTFI) muncul beragam informasi terkait kelanjutan proses divestasi PTFI. Kesimpangsiuran berita tentang proses divestasi PTFI kembali mencuat setelah beberapa informasi muncul di sosial media. Kali ini isu mengenai kewajiban terhadap lingkungan menjadi sorotan.
“Maksudnya, istilah keterbukaan dalam konteks ini adalah keterbukaan dari Pemerintah dan Legislatif untuk melihat proses divestasi ini lebih makro dan untuk kepentingan nasional, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyaraat sesuai dengan amanah konstitusi,” katanya mellaui keterangan resmi Selasa (23/10/2018).
Perhapi, sebut dia, sangat mendukung langkah Pemerintah melalui PT INALUM untuk merealisasikan divestasi melalui aksi korporasi yang telah mencapai tahapan Sales Purchase Agreement. Kita perlu bersama-sama mengawal dan memastikan bahwa tahapan ini terus berlangsung hingga terwujudnya kepemilikan saham 51 persen atas PT Freeport Indonesia, dengan tanpa harus menambah kewajiban finansial yang telah disepakati bersama dalam SPA.
