Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan terdapat masalah teknis dalam penyaluran biodiesel terkait kebijakan B20.
Kebijakan B20 yang dimaksud adalah kebijakan pencampuran 20% bahan bakar menggunakan biodiesel. Seperti diketahui, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden No.66/2018 Perubahan Kedua Atas Perpres No.61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Darmin menyatakan terdapat persoalan teknis seperti persoalan tanki, persoalan kapal sampai persoalan nota pemesanan (purchase order). Menurutnya, tidak semua masalah bisa langsung diselesaikan. "Kalau PO, purchase order, kan gampang, kalau bangun tangki itu butuh waktu sedikit," kata Darmin.
Darmin juga menyatakan dirinya akan memeriksa Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang terlambat mengirimkan biodiesel. Pemerintah akan memeriksa apakah nota pemesanan biodiesel tersebut terlambat atau tidak.
"Kalau terlambat tentu bukan salah dia juga. Jadi tergantung siapa dan bener salah apa nggak, kita akan periksa," katanya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya mendengar ada masalah pasokan minyak sawit (crude palm oil/CPO) dalam kebijakan B20.
Baca Juga
Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden saat menyampaikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018) yang dihadiri oleh hampir seluruh menteri Kabinet Kerja dan kepala sejumlah lembaga negara.
Presiden menyatakan akan meminta laporan terkait permasalahan dalam kebijakan B20 tersebut. "Berkaitan dengan program B20 saya nanti minta laporan, harus dipastikan eksekusinya di lapangan. Saya mendengar ada masalah pasokan dari CPO-nya di lapangan saya nanti minta laporan mengenai hal ini," kata Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
