Bisnis.com, JAKARTA — Tantangan yang mengadang progres perundingan Regional Comprehensive Economic Patnership (RCEP) masih tinggi, kendati penyelesaian substansialnya ditargetkan sebelum akhir tahun ini.
Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, salah satu tantangan perundingan RCEP adalah negara peserta yang sangat beragam karakter perekonomiannya, mulai dari negara maju, berkembang, hinggaa kurang berkembang.
Kondisi itu membuat pembahasan RCEP lebih kompleks dibandingkan dengan pakta kerja sama ekonomi regional lain seperti Trans Pacific Partnership (TPP).
“Selain itu, beberapa pasangan mitra FTA Asean seperti India dan Selandia Baru atau China dan India belum pernah memiliki ikatan FTA sebelumnya, sehingga komitmen yang disepakati satu sama lain relatif rendah dan dapat menghambat upaya perluasan dan pendalaman mata rantai pasokan yang coba dilakukan melalui RCEP ini,” katanya, Senin (15/10/2018).
Kendati demikian, Enggar mengatakan Indonesia terus mendorong pentingnya penyelesaian substansi RCEP pada akhir tahun ini. Hal itu penting untuk menjaga kepercayaan publik atas manfaat arus perdagangan dan investasi yang lancar di kawasan berpenduduk 3,4 miliar orang tersebut.
Di sisi lain, sambungnya, kemajuan yang berarti dari RCEP akan meredakan potensi negatif dari tren proteksionisme dan memanasnya ‘perang dagang’ antara China dan Amerika Serikat.
Melalui diskusi yang intensif dan terbuka dalam format Minister+1, di Singapura pada 13 Oktober 2018, para menteri negara anggota RCEP sepakat untuk memperbarui mandatnya kepada para perunding guna mengatasi sejumlah isu akses pasar dan peraturan.
Nantinya, hasil pembaruan mandat itu akan dibahas dalam perundingan RCEP putaran ke-24 yang akan berlangsung di Auckland, Selandia Baru pada 18—27 Oktober 2018.
Para menteri negara anggota, lanjut Enggar, telah menegaskan bahwa perundingan RCEP harus mencapai hasil yang substansial pada akhir tahun ini, baik untuk perundingan akses pasar barang, jasa dan investasi maupun aturan-aturan lain untuk memfasilitasi integrasi ekonomi dari 16 negara peserta RCEP ini.
Untuk itu, para menteri sepakat agar para perunding tidak hanya mengulang posisinya tetapi harus dapat menawarkan solusi yang seimbang untuk kepentingan semua negara peserta.
Sejauh ini, menurut Enggar, dari 21 bab dan lampiran yang dibahas, para perunding telah menyelesaikan empat bab. Selain itu, negara peserta telah menawarkan komitmen akses pasar barang, jasa dan investasi tetapi masih dianggap kurang berarti oleh mayoritas negara peserta.
Dia mengklaim, berdasarkan analisis yang disampaikan oleh Indonesia selaku Ketua Komite Perundingan RCEP, sebenarnya para perunding dapat menyelesaikan tambahan lima atau enam bab tahun ini serta penawaran akses pasar yang lebih baik akhir tahun ini,
“Namun, itu memerlukan perubahan sikap dari semua negara anggota untuk mencari solusi dan tidak hanya mengulang-ulang posisi yang sama untuk kepentingannya sendiri,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri Handito Juwono mengatakan, percepatan penyelesaian RCEP sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk meningkatkan agresivitasnya dalam memperluas pangsa pasar ekspor.
“RCEP akan membuat pangsa pasar kita lebih luas di sejumlah negara Asia Pasifik. Indonesia juga dapat bersaing secara lebih fair dengan negara lain seperti Vietnam atau Thailand, di pangsa pasar yang sama,” katanya.
Kendati demikian, dia meminta agar pembahasan mengenai RCEP memasukkan aspek perkuatan akses pasar terhadap produk Indonesia, melalui kerja sama investasi antarnegara. Pasalnya, dia melihat selama ini jalan untuk ekspor RI telah terbuka lebar, tapi kurang termanfatkan karena terbatasnya kemampuan industri dalam negeri.
.JPG?w=300&h=221)
