Bisnis.com, JAKARTA - Pembenahan business proses pelelangan ikan menjadi satu dari tiga fokusKementerian di tengah melimpahnya panen ikan.
Dalam kunjungannya ke Jembrana, Bali. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerima aduan dari masyarakat mengenai harga ikan di musim panen yang turun drastis. Ikan tongkol misalnya, sebelum musim panen nelayan bisa menjual dengan harga Rp15.000 per kilogram. Namun, beberapa waktu belakangan hanya dihargai Rp9.000 per kilogram, bahkan Rp6.000 per kilogram untuk yang berukuran kecil.
"Saya pikir itu terlalu rendah [harga beli tongkol] Mestinya bisa bertahan di Rp10.000 ke atas. Sekitar Rp10.000 - 15.000," sebut Susi seperti dikutip dari keterangan pers, Kamis (11/10/2018).
Salah satu penyebabnya, menurut Susi adalah proses pelelangan ikan yang belum dilakukan sebagaimana mestinya. Pelelangan ikan, kata Susi, sebenarnya adalah suatu inisiatif untuk membuat harga ikan lebih kompetitif bagi nelayan dan memberikan kesempatan bagi semua pembeli untuk datang dengan tujuan memangkas monopoli.
Namun, proses pelelangan ikan yang seharusnya dilakukan secara terbuka, pada praktiknya selama ini masih dilakukan secara tertutup. Sistem tertutup tersebut dinilai rawan kecurangan, manipulasi, dan kompromi sehingga berpotensi berdampak rendahnya harga yang didapat nelayan. Oleh karena itu, business process pelelangan ikan harus dibenahi sebagaimana mestinya.
Restrukturisasi pelelangan dan penampungan ikan menjadi perlu agar para bakul ikan, pengusaha, ataupun tengkulak tak lagi bisa mempermainkan harga ikan dari para nelayan.
“Solusinya, kita memikirkan sistem pelelangan yang lebih baik, mengundang lebih banyak pembeli, atau kita membuat badan usaha pemerintah apakah BUMN, BUMD, atau koperasi yang dikelola pemerintah bersama masyarakat nelayan itu sendiri untuk menjadi seperti Bulog beras untuk menjaga batas harga bawah," terangnya.
Hal lain yang dikeluhkan para nelayan adalah keterbatasan pasokan solar. Padahal, panen ikan berlangsung dalam masa yang terbatas sehingga intensitas melaut nelayan meningkat dan membutuhkan pasokan solar lebih dari biasanya.
"Tadi nelayan mengeluh solar susah, padahal kan masa panen ikan terbatas. Nanti mungkin saya akan rapat konsolidasi meminta di musim panen ikan itu kecukupan solar harus dijaga," lanjutnya.
Tak kalah penting, masyarakat juga mengungkapkan perihal uang hasil penjualan ikan yang tidak dibayarkan langsung. Terkadang, nelayan baru menerima bayaran setelah 3 bulan. Untuk itu, Susi berencana menggandeng Perum Perindo dan PT Perinus untuk menanggulangi persoalan pembayaran tunai ini karena menurutnya pembayaran tunai sangat dibutuhkan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar mengatakan akan segera mencarikan solusi atas aduan nelayan sehingga mereka dapat merasakan manfaat ekonomi yang besar dari kelimpahan ikan di laut.
"Produksi perikanan Pengambengan tahun 2018 ini meningkat pesat dibanding tahun lalu, di mana per 26 September 2018 saja, sudah 55% lebih banyak dibandingkan total seluruh penangkapan ikan tahun 2017 yang didaratkan di Pengambengan. Oleh karena itu, manfaat ekonominya harus dimaksimalkan," ujarnya.
Di samping ketiga hal tersebut KKP juga telah melakukan pengerukan untuk memperdalam kolam pelabuhan gun amemudahkan arus keluar masuk kapal. KKP juga akan mengupayakan penambahan breakwater di mulut kolam sehingga dapat efektif mengantisipasi sedimentasi.
