Bisnis.com, NUSA DUA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap High Level Parliamentary Meeting dalam rangkaian acara Annual Meeting IMF-World Bank Group (WBG) 2018 mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang akurat untuk menyelesaikan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan dalam agenda tersebut akan dibahas bagaiman membangun SDM di tengah meningkatnya tantangan digital ekonomi. Pemerintah disebut terus berupaya membangun infrastruktur, baik hard infrastructure maupun soft infrastructure seperti peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan ekonomi digital.
“Sudah tiga tahun Pemerintah Indonesia fokus membangun infrastruktur fisik. Pada 2018-2019 ke depan, kami akan fokus pada soft infrastructure,” ujarnya ketika menyampaikan sambutan di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018).
Darmin menerangkan yang memiliki peran penting dalam transformasi bangsa di era digital bukan hanya para eksekutor, tapi juga legislator. Menurutnya, para pembuat Undang-Undang (UU) perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, mempelopori perubahan, dan mampu menangkap peluang.
“Para pembuat UU harus mampu menghasilkan terobosan besar yang kreatif, visioner, inovatif, sekaligus mampu mengelola dampak sosial yang diakibatkan,” tegas Darmin.
Selain itu, perlu ada pengaturan regulasi yang komprehensif untuk mengimplementasikan investasi SDM. Regulasi itulah yang akan menjadi panduan untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai peraturan yang ada.
Investasi SDM memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan peraturan yang mampu melindungi karyawan, memberikan pekerjaan yang layak, sekaligus meningkatkan keterampilan yang berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia pun telah meluncurkan Peta Jalan untuk Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Peta jalan ini fokus pada peningkatan dan revitalisasi lembaga kejuruan untuk menghubungkan dan mencocokkan diri dengan kebutuhan industri masa kini.
Peta jalan tersebut juga memuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan yang harus sepenuhnya dilaksanakan dari hilir ke hulu untuk menjalankan proses bisnisnya.
“Kualitas lembaga kejuruan perlu direvitalisasi. Salah satu upayanya adalah penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan industri karena kurikulum saat ini belum sejalan dengan perkembangan Industri 4.0 dan Ekonomi Digital,” sambung Darmin.
Untuk menjamin manifestasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang optimal, koordinasi yang intensif antara pemerintah, industri, asosiasi, dan semua pemangku kepentingan terkait mutlak diperlukan.
Hadir dalam kesempatan ini antara lain Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo, Chair of The Parliamentary Network on the World Bank & IMF Jeremy Lefroy, Director External and Corporate Relations World Bank Group Jill Wilkins, dan Assistant Director Communications Department IMF Sabina Bhatia.
