PERUNDINGAN CEPA: Progres Agresif Tak Diimbangi Kesiapan Industri

Agresivitas pemerintah untuk menyelesaikan sederet perundingan kerja sama ekonomi komprehensif pada tahun ini belum diimbangi dengan penguatan industri di dalam negeri.
Yustinus Andri DP | 08 Oktober 2018 14:22 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Agresivitas pemerintah untuk menyelesaikan sederet perundingan kerja sama ekonomi komprehensif pada tahun ini belum diimbangi dengan penguatan industri di dalam negeri.

Untuk diketahui, setidaknya ada 6 perundingan comprehensive economic partnership agreement (CEPA) yang tengah didalami pemerintah saat ini. (Lihat grafis)

Menurut ekonom Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, upaya pemerintah untuk mempercepat finalisasi perundingan sejumlah CEPA sebenarnya baik untuk mendongkrak perdagangan dan investasi.

Akan tetapi,  sebutnya, pemerintah belum mengimbanginya dengan persiapan dasar untuk menghadapi keterbukaan akses pasar akibat pakta-pakta kerja sama tersebut. Salah satunya adalah mempersiapkan kapasitas dan kapabilitas sektor industri domestik.

“Jangan sampai kerja sama CEPA yang dikebut ini hanya menjadi indikator untuk menunjukkan keberhasilan sektoral saja, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, atau bahkan seremonial saja. Perlu penguatan dari industri dalam negerinya agar CEPA ini tidak menjadi bumerang,” katanya kepada Bisnis.com, belum lama ini.

Dia berpendapat selama ini pakta kerja sama yang sudah dijalin Indonesia—baik yang berbentuk free trade agreement (FTA) maupun preferential trade agreement (PTA)—acap kali menimbulkan perbedaan pendapat dan cara pandang antara kementerian dengan para pelaku industri.

Hal itu terjadi karena kurangnya koordinasi antarkementerian maupun antara kementerian dengan pelaku usaha ketika merumuskan kesepakatan kerja sama tersebut.

“Eksekutor untuk menjalin FTA, PTA atau bahkan CEPA ini kan Kemendag. Namun, ketika pakta kerja sama itu sudah mulai berjalan atau dibahas, sering kali Kementerian Perindustrian atau Kementerian Pertanian atau pengusaha justru mengaku ada beberapa sektor yang belum siap,” sebut Ahmad.

Untuk itu, dia menyarankan pemerintah tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap sektor domestik yang rawan tergerus akibat implementasi CEPA. Misalnya, sektor pertanian nonperkebunan, manufaktur seperti tekstil, karet dan plastik, serta investasi di sektor farmasi dan pangan.

Pasalnya, sektor pertanian nonperkebunan hampir selalu mencatatkan defisit di neraca perdagangan, sedangkan manufaktur tekstil, karet dan plastik kerap diganggu oleh dominasi produk impor di pasar domestik kendati ekspor ketiga subsektor tersebut cukup kuat.

Terlebih, kata Ahmad, apabila berkaca pada kerja sama ekonomi ataupun dagang yang telah dihasilkan oleh Indonesia dengan negara beberapa mitra, sering kali CEPA tidak termanfaatkan dengan baik.

Salah satu buktinya adalah pakta kerja sama Indonesia-Jepang Economic Patnership Agreements (IJEPA), yang pada akhirnya harus ditinjau ulang (review) oleh Pemerintah RI, lantaran utilisasinya tidak maksimal.

Di sisi lain, ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menyebutkan, persoalan industri domestik yang belum terlalu kuat harus menjadi pertimbangan penting sebelum RI membuka diri dalam kerja sama CEPA.

Apalagi, kontribusi sektor manufaktur RI terhadap produk domestik bruto (PDB) tak lebih dari 20%.

“Utilisasi CEPA nantinya tidak akan maksimal bagi Indonesia, selama sektor industri masih rapuh seperti saat ini. Perlu diingat bahwa sebelum maraknya CEPA, Indonesia sudah banyak menjalin PTA maupun FTA, dan itu utilisasinya masih sekitar 40%—50% dari potensi yang ada,” ujarnya.

Fithra pun mengakui bahwa CEPA bisa mendorong munculnya investasi baru untuk memperkuat industri domestik. Namun, dia berharap, jangan sampai akses itu justru membuat produk-produk dari luar negeri semakin mendominasi pasar domestik, lantaran lemahnya industri dalam negeri.

Saat dihubungi terpisah, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri mengakui, kerja sama dagang menjadi salah satu fokus utama RI pada tahun ini. Sebab, hal tersebut bisa menjadi solusi untuk perbaikan kinerja neraca perdagangan.

“Semua [kerja sama dagang dan ekonomi] ditargetkan dapat menunjukkan progres signifikan pada tahun ini karena kita sadar sudah tertinggal jauh dengan negara pesaing kita dalam memanfaatkan peluang yang ada. Tidak ada misi lain, apalagi terkait dengan tahun politik,” tegasnya.

KUNCI UTAMA

Di lain pihak, Wakil Ketua  Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai, kesiapan sektor industri Tanah Air menjadi kunci dalam memanfaatkan fasilitas CEPA. Dia pun meminta RI mencontoh Vietnam yang dapat memacu proses industrialisasinya sembari terus meningkatkan agresivitasnya dalam membentuk CEPA dengan negara lain.

“Jangan sampai ketika pengusaha sudah dibukakan jalan melalui CEPA, industrialisasi kita malah jalan di tempat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Sebab, kita sudah kalah jauh dari Vietnam dalam mengeksplorasi pasar global melalui CEPA maupun FTA.”

Shinta berharap, dengan adanya CEPA, industri dalam negeri akan mendapatkan rangsangan untuk tumbuh lebih pesat, sehingga dapat mengisi ceruk pasar global yang disediakan. Di sisi lain, dia optimistis tingkat pemanfaatan CEPA pada masa mendatang akan cukup tinggi.

Pasalnya, pemerintah kini jauh lebih aktif membuka konsultasi dengan dunia usaha, baik ketika merencanakan maupun membangun kerja sama dengan negara lain.

Pada perkembangan lain, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Handito Joewono melihat CEPA akan menjadi solusi untuk mendorong proses industrialisasi di dalam negeri.

Sebab, selain menyediakan pasar bagi produk Indonesia yang sudah ada, kerja sama ekonomi komprehensif tersebut akan memicu tumbuhnya industri-industri baru yang selama ini tak tersentuh.

“Kalau dibilang siap atau tidak untuk memanfaatkan CEPA, industri domestik kita saat ini pasti mengatakan belum siap. Namun, persepsi ini harus diubah, karena penyakit kita selalu ketakutan untuk bersaing dengan asing.”

Hanidito beranggapan, dengan adanya CEPA, Indonesia akan memiliki landasan untuk memulai kembali proses industrialisasi yang sempat terhambat. Menurutnya, aliran investasi yang deras akan muncul, seiring dengan dieksekusinya sejumlah pakta kerja sama yang saat ini sedang dibangun.

Sebab, lanjutnya dengan sikap RI yang cenderung tertutup saat ini, pertumbuhan industri domestik pun masih melempem. Alhasil, menurutnya, tidak mengherankan bila neraca perdagangan Indonesia masih terus tekor. 

 

Tag : cepa
Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top