JARINGAN GAS RUMAH TANGGA, Perpres Segera Diterbitkan

Target pemerintah membangun 1 juta jaringan gas rumah tangga pada 2019 kemungkinan besar meleset seiring payung hukum tak kunjung diterbitkan.
David Eka Issetiabudi | 25 September 2018 21:22 WIB
Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Jobi Triananda Hasjim saat mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan saat mengunjungi pembangunan jaringan gas rumah tangga di Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto (13/8/2017). - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Target pemerintah membangun 1 juta jaringan gas rumah tangga pada 2019 kemungkinan besar meleset seiring payung hukum tak kunjung diterbitkan.

Rencana menerbitkan Peraturan Presiden mengenai kemudahan perizinan pembangunan jaringan pipa gas telah dihembuskan sejak tahun lalu. Nantinya, Perpres itu mengatur lokasi pembangunan jaringan gas, peta jalan, hingga aspek pengawasan.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengungkapkan hampir semua menteri sudah memberi paraf, kecuali Menko Kemaritiman yang masih berada di luar negeri.

"Nanti kami atur sedemikian rupa bahwa harga gas cukup ekonomis untuk dioperasikan. Harganya nanti ditentukan BPH Migas, infrastrukturnya dibayar pemerintah lewat APBN. Jadi [operator] bayar biaya operasional saja," katanya, Selasa (25/9/2018).

Tahun ini, sesuai APBN 2018 pemerintah menargetkan pemasangan 87.531 jargas rumah tangga, sehingga total yang sudah terpasang sebanyak 443.503 sambungan rumah (SR).

Pemerintah mengklaim pemanfaatan jargas mampu mengurangi biaya rumah tangga sekitar Rp90.000 per bulan. Keberadaan jargas rumah tangga akan menggantikan konsumsi gas LPG tabung 3kg.

Hanya saja, pemerintah kembali menargetkan pemasangan 1 juta jargas SR untuk lima tahun ke depan, dengan alokasi pemasangan 200.000 SR per tahun. Untuk pemasangan jargas sebanyak itu, pemerintah perlu menambah anggaran pemasangannya.

"iya [diusulkan]. Berapanya saya lupa, nanti dibahas lagi bersama Komisi VII DPR," tambahnya.

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) Gigih Prakoso mengakui dengan adanya payung hukum, program jargas lebih mudah diimplementasikan.

Nantinya PGN yang telah terintegrasi dengan Pertagas, mendapat penugasan untuk melaksanakan program ini. Untuk itu, lanjut Gigih, beleid tersebut idealnya terbit tahun ini.

"Jargas penting agar masyarakat punya akses ke city gas. Jadi fokus kami ke depan bagaimana target pemerintah untuk pemasangan 1 juta SR dapat direalisasikan," katanya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM pada (2017), gas digunakan untuk ekspor (LNG) sebesar 28,49%, industri sebanyak 23,53%, listrik sebesar 13,63%, sementara serapan city gas hanya sebesar 0,05%.

Sebelumnya, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo berharap dengan adanya konektivitas pelanggan dapat semakin mudah mendapatkan akes gas. Menurutnya, wajar jika pembangunan infrastruktur jaringan pipa gas terus berjalan.

“Kami prioritaskan ke rumah tangga. Setiap tahun ada 100.000 pelanggan rumah tangga kita interkoneksikan. Makanya [pembangunan] infrastrutkur kita agresif," tuturnya.

Sepanjang semester I/2018, jumlah pelanggan perusahaan dengan kode emiten PGAS ini berjumlah 203.151 pelanggan atau naik 16,96% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pelanggan PGN tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong Papua.

Untuk volume penyaluran, PGN telah mendistribusikan gas termasuk di dalamnya anak usaha PT Gagas Energi Indonesia ke pelanggan mencapai sebanyak 835,56 BBTUD, naik 11,55% dibandingkan dengan realisasi semester I/2017 sebanyak 749,02 BBTUD.

Sementara itu, volume gas yang ditransportasikan melalui jaringan pipa PGN dan anak usahanya PT Kalimantan Jawa Gas total sebanyak 727,4 BBTUD, naik sedikit dibandingkan volume penyaluran gas semester I/2017 sebesar 723,9 BBTUD.

Tag : pipa gas
Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top