Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Koordinator Bidang Maritim mencanangkan percepatan rehabilitiasi hutan bakau atau mangrove di Indonesia mengingat hampir 50% hutan bakau indonesia saat ini berada dalam keadaan kritis.
Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Panjaitan menyebutkan percepatan rehabilitasi hutan mangrove manjadi penting guna mengantisipasi dampak kerusakan alam seperti pengikisan pantai atau abrasi. Hutan mangrove juga menjadi penting untuk menahan laju emisi gas rumah kaca sebagai penangkap karbon di samping manfaat ekonomi lain yang juga besar.
“Memang kita harus memanfaatkan ini untuk memelihara alam kita ini, kalau nggak nanti alam akan backfire ke kita dengan macam-macam yang terjadi seperti sekarang ini,” kata Luhut dalam kata sambutannya pada Pencanangan Percepatan Rehabilitasi Mangrove Indonesia, Kamis (20/9/2018).
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono menyebutkan laju pengurangan luas hutan mangrove Indonesia terus meningkat. Dalam data yang dipaparkan Agus, per 2015, 23% total luas lahan mangrove dunia tercatat dimiliki oleh Indonesia.
Namun, sekitar 52% atau 1,817 juta hektare (ha) dari total mangrove Indonesia yang mencapai lebih dari 3,489 juta ha tercatat dalam keadaan kritis. Mengutip dari buku Sebaran Mangrove Kritis Indonesia yang disusun ileh Kemko Maritim bekerja sama denga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam lima tahun laju degradasi mangrove mencapai 260.859, 32 ha.
“Khusus di Jawa, 85% mangrove kita rusak. Melalui kerja sama dengan KLHK kita sudah menyusun peta mangrove kritis yang dipetakan sampai ke wilayah kecamatan. Itu bisa digunakan sebagai data base dalam melakukan rehabilitasi magrove kita,” katanya.
Ke depan, rehabilitasi magrove akan dilakukan dengan data terstruktur sehingga usaha dan hasil yang dilakukan bisa lebih terukur. Dia berharap upaya rehabilitasi mangrove ini bisa dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun.
Selain menjadi sarana mitigasi abrasi dan meredam dampak hempasan tsunami, rehabilitasi mangrove ini, diharapkan bisa membantu Indonesia dalam merealisasikan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030.
Adapun terkait dana rehabilitasi ini, menurut Agung, bisa berasal dari berbagai sumber. Salah satunya adalah dana corporate social responsibility perusahaan, khususnya yang terkait dengan bidang kelautan. Di samping itu ada pula potensi dana desa, dan dana-dana dari badan lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO).
“Dana bisa diambil dari CSR. Kita punya pelabuhan sekitar 1.500 an pelabuhan di sekitar itu. Pelabuhan ini kan punya CSR itu akan kita kerahkan, dana desa, kemudian dana dari NGO itu akan kita kerahkan. Kita sudah punya ploting sampai ke desa desa,” katanya.
