Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk merasionalisasi kegiatan budi daya ikan di danau/waduk dengan menginisiasi kebijakan zero keramba dinilai kurang tepat.
Kepala Pusat Studi pembangunan Perikanan Universitas Padjajaran Rita Rostika menilai, rencana kebijakan zero keramba di waduk maupun danau kurang tepat.
Menurutnya, jumlah pembudidaya perikanan di sejumlah waduk seperti yang ada di Jawa Barat akhir-akhir ini memang meningkat pesat hingga pada tahap berlebihan dan susah untuk dikendalikan. Namun, keberadaan budi daya ikan tetaplah sangat penting untuk menunjang kebutuhan protein masyarakat, di tengah mahalnya harga sumber protein lain seperti ayam dan daging.
“Yang benar adalah dibatasi. Jangan sampai zero dong karena sayang, itu kan sumber daya. Apalagi, kalau di Jawa Barat itu sumber ikan tawar, ya berasal dari waduk. Itu suplai ikan air tawar Indonesia 40% dari Jawa Barat, dari waduk,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (6/9).
Lebih lanjut, Rita juga berkomentar terkait rencana BRSDM KKP untuk menerapkan culture based fisheries (CBF) di tiga waduk yang ada di sepanjang aliran sungai Citarum, Jawa Barat.
Menurutnya, konsep CBF memang ideal dan lebih ramah lingkungan bila dibandingkan dengan keramba jaring apung konvensional seperti yang ada saat ini. Namun, hal ini dirasa kurang tepat mengingat konsumsi ikan hanya akan berasal dari alam.
Padahal, dalam melaksanakan budi daya perikanan ada target-target dan kepastian produksi yang harus dikejar. “[Dengan KJA] kepadatan sekian, pakan sekian sesuai SNI [Standar Nasional Indonesia], kita bisa harap dalam sekian bulan kemudian bisa panen sekian kuintal. Jadi, bisa ditarget.”
Untuk itu, ada sejumlah solusi yang menurut Rita bisa diterapkan sembari tetap mempertahankan keberadaan keramba jaring apung, dengan catatan kepadatan di lokasi budi daya tidak berlebihan.
Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran atau pengetahuan pelaku budi daya di lapangan terkait strategi pemberian pakan ikan.
“Kita harus tahu dulu ini ikannya pola makannya bagaimana. Berikan pakan ikan pada saat ikan lapar maksimal dan sebaiknya berikan juga ikan pakan apung agar mudah kontrol,” ujarnya.
Pemahaman terkait pola makan ikan disebut bisa membantu meminimalisir kelebihan pemberian pakan begitu juga dengan pemberian pakan ikan apung.
Selain itu, dia juga menyarankan agar pemberian pakan dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus ditabur. Dengan demikian, pembudidaya bisa berhenti ketika ikan sudah tidak lagi menyambar makanan yang terapung di air.
Kendati demikian, tidak dipungkiri bahwa sisa pakan ikan masih akan tetap ada. Untuk mengatasi hal ini maka pembudidaya bisa memanfaatkan jaring kolor atau jaring lapis kedua berisi ikan yang sengaja diletakkan atau dipasang di bawah jaring utama.
Dengan demikian, ikan-ikan yang ada di jaring kolor, bisa memakan sisa pakan ikan yang tidak habis dimakan oleh ikan pada jaring utama sehingga bisa mengurangi tumpukan sisa pakan di dasar dana atau waduk.
Metode lain yang disarankan Rita adalah raceway aquaculture system (RAS). Dengan metode ini, pembudidaya bisa memanfaatkan aliran air waduk atau danau untuk mengisi tepat-tempat pembiakan ikan yang diletakkan di dalamnya.
Tempat pembiakan ikan atau kolam ini bisa terbuat dari semen, batu, atau memanfaatkan waduk sendiri dengan dibentuk sedemikian rupa sehingga air bisa mengalir ke lokasi pembiakan tetapi tanpa menyebabkan ikan keluar dari tempatnya.
Untuk mengurangi polutan residu kegiatan budi daya, selain menyediakan kolam ikan, pembudidaya juga harus menyediakan kolam lainnya sebagai tempat pembersihan air.
Dengan demikian, air dari kolam berisi ikan yang membawa pakan dan residu kegiatan budidaya lainnya dialirkan ke kolam pembersihan air terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke danau atau waduk demi menjaga kebersihan air danau agar bebas dari polutan. Adapun residu kegiatan budidaya yang tersaring bisa dibersihkan secara berkala.
Sebelumnya Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan (BRSDM KKP) mencanangkan penerapan culture based fisheries di tiga waduk yang dilalui oleh aliran sungai citarum sebagai bagian dari program pembersihan sungai Citarum yang masuk dalam jajaran sungai paling tercemar di dunia.
CBF yang merupakan bagian dari program Citarum Harum bertujuan menggantikan KJA-KJA yang ada di Waduk Jatiluhur dan dua waduk lainnya hingga akhirnya policy zero keramba bisa diwujudkan.
Selain rencan zero keramba, BRSDM juga saat ini tengah mencoba menerapkan teknologi lainnya yakni penerapan jaring berlapis berbentuk sepeti corong.
Jika pada metode jaring kolor, jaring di lapisan bawah berisi ikan untuk menangkap sisa sisa pakan ikan di jaring utama, pada metode ini jaring lapis kedua yang lebih rapat bertujuan menangkap langsung sisa pakan di jaring berbentuk corong yang terhubung dengan pipa untuk menarik keluar sisa pakan.
“Kalau di model KJA yang kita kembangkan yang baru, itu modelnya seperti corong. Jadi kerambanya itu jaringnya modelanya corong sehingga nanti pakannya akan ke bawah di sini ada pipanya tarik keluar, disedot, jadi pakan yang jatuh nggak akan keluar ke sekitarnya. Itu teknologi baru,” jelas Kepala BRSDM Sjarief Widjaja.
Dengan demikian, ketika terjadi upwelling, tidak ada lagi endapan sisa sisa pakan yang akan terangkat ke atas permukaan air.
