Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PUPR Siapkan Land Banking System

Untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meluncurkan program Land Banking System bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 23 Agustus 2018  |  17:46 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meluncurkan program Land Banking System bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid menyatakan Land Banking System yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berbeda dengan program Bank Tanah Nasional atau Batanas. Dia beralasan, saat ini PUPR sangat membutuhkan penambahan lahan, sementara Batanas umumnya menyediakan tanah yang diprioritaskan untuk infrastruktur.

“Jadi kita punya stok tanah juga, yang kita bisa gunakan, misalnya kita ada KPBU [Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha],” jelas Khalawi di kantor Kementerian PUPR, Kamis (23/8/2018).

Dia menyatakan, pola Land Banking System ini masih dalam pembahasan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ada pun Batanas yang masih belum rampung karena perlu sinkronisasi dengan Kementerian Keuangan. Dia berharap, konsep Land Banking System yang sedang digarap ini tidak menambah beban fiskal negara.

“Maka kita pakai pola KPBU untuk mendorong saja swasta, pemerintah supportingnya. Karena ini pola yang efektif untuk negara berkembang,” terang Khalawi.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti menyatakan dalam pengadaan bank tanah dalam Undang-Undang Nomor 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) disebutkan, pemerintah bisa membeli tanah dengan risiko terkawal. Hal ini menandakan, tanah yang dibeli untuk peruntukan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus jadi, bukan untuk spekulasi.

“Nah, untuk itu badan pengelola masih dalam proses seleksi komisioner. Ada di Tabungan Perumahan Rakyat membeli tanah dengan skema KPBU bisa dikerjasama membangun rumah umum,” ujar Lana.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank tanah
Editor : M. Rochmad Purboyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top