SENGKETA DAGANG: Indonesia Keteteran di WTO

Kebijakan restriktif impor yang tidak diimbangi dengan kemampuan advokasi dalam sengketa dagang membuat Indonesia sering mengalami kekalahan di sidang World Trade Organization (WTO) selama 4 tahun terakhir.
Yustinus Andri DP | 13 Agustus 2018 12:18 WIB
Kasus-kasus yang melibatkan Indonesia di WTO selama 2014 hingga 2018. - Bisnis/Radityo Eko

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan restriktif impor yang tidak diimbangi dengan kemampuan advokasi dalam sengketa dagang membuat Indonesia sering mengalami kekalahan di sidang World Trade Organization (WTO) selama 4 tahun terakhir.

Sengketa dagang RI diangkat menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Senin (13/8/2018). Berikut laporannya.

Sepanjang 2014—2018, terdapat delapan sengketa dagang melibatkan Indonesia yang berakhir di meja WTO melalui panel Dispute Settlement Body (DSB). Dari delapan kasus itu, lima di antaranya telah diputuskan, dan hanya 1 kasus yang dimenangkan oleh Indonesia. (Lihat infografis)

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati mengklaim, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk tetap mengamankan aktivitas perdagangan luar negeri Indonesia.

Salah satunya adalah melakukan penanganan pada kasus tuduhan dumping, subsidi, safeguard dan hambatan nontarif.

Melalui sejumlah skema perlindungan dagang atau trade remedies tersebut, dia mengklaim Indonesia berhasil mengamankan ekspor senilai US$601,7 juta atau Rp8,6 triliun pada 2018. Sementara itu, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengakui dalam 4 tahun terakhir, RI cenderung lebih banyak memperkenalkan kebijakan dagang yang bersifat restriktif. Kebijakan tersebut, lanjutnya, dianggap melenceng dari kesepakatan WTO.

“Mengapa Indonesia? Karena kita dianggap negara yang berhasil dengan baik melalui krisis 2007—2008, anggota G-20, dan negara berpengaruh di Asean. Poin-poin itu yang membuat kita mudah disoroti kebijakannya,” katanya, Sabtu (11/8/2018).

Dia berpendapat, sejumlah negara maju tidak ingin sikap restriktif Indonesia dicontoh negara berkembang lain. Fakta itu, sebutnya, adalah penyebab Indonesia acap kali digugat melalui DSB WTO dan sering kali kalah saat persidangan.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Stuides Yose Rizal Damuri menyebutkan, selama Indonesia dapat menjelaskan bahwa kebijakan dalam negeri merupakan bentuk dari trade remedies, RI memiliki posisi yang kuat dalam menghadapi gugatan negara mitra. Sebab, menurutnya, trade remedies merupakan instrumen kebijakan yang dizinkan oleh WTO. “Untuk itu, pemerintah perlu cermati, seperti apa perkembangan terbaru kebijakan trade remedies di WTO. Supaya, ketika dikenakan tuntutan yang sebenarnya adalah upaya perlindungan dagang, Indonesia dapat mempertahankan argumennya,” ujarnya.

PERSOALAN POKOK

Terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan, Indonesia sering masuk di meja hijau WTO lantaran bayaknya aturan dan undang-undang yang belum selaras dengan kesepakatan WTO.

Fakta itu, menurutnya, setidaknya terbukti pada kasus sengketa impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan dari Amerika Serikat yang baru-baru ini kembali mengemuka. Rencananya, pada Rabu (15/8) pekan ini, sidang panel WTO akan mulai membahas pengajuan sanksi yang diminta AS. Shinta menjelaskan, kondisi tersebut menjadi dilema tersendiri bagi RI.

Pasalnya, bukan hal yang mudah bagi Tanah Air untuk mengubah aturan dan kebijakan di dalam negeri agar selaras dengan kesepakatan WTO.

“Terlebih, apabila aturan tersebut berbentuk undang-undang, perlu waktu yang panjang dan proses yang rumit untuk merevisinya,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, biaya yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk memenangkan proses sidang di WTO tidaklah sedikit. Indonesia cenderung pasrah dan memilih melakukan lobi-lobi ke negara penggugat, lantaran mahalnya biaya merekrut pengacara kelas wahid untuk memenangkan proses sidang.

“Indonesia sendiri belum punya orang yang memang benar-benar jago untuk menangani hukum perdagangan internasional. Jadi sering kali kita pasrah saja [dengan hasilnya], toh aturan di dalam negeri juga cukup sulit direvisi,” paparnya.

Senada, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menganggap kekurangan Indonesia ada pada sisi negosiator. Menurutnya, ketika menghadapi proses peradilan sengketa dagang, perwakilan Indonesia tidak siap dalam menunjukkan bukti-bukti pembelaan.

Kelemahan negosiator Indonesia, katanya, ada pada kelengkapan data untuk membuktikan kebijakan yang diambil RI telah tepat. Tak heran jika Indonesia kerap takluk dalam proses peradilan awal maupun ketika melakukan banding.

Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Aryan Warga Dalam mengatakan, belum selesainya proses gugatan produk kertas A4 Indonesia ke Australia dan kalahnya RI menghadapi AS di WTO terkait produk coated paper, membuat volume dan nilai ekspor Indonesia gagal mencapai level maksimal.

Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediono mengatakan, konsistensi pemerintah terkait importasi daging diperlukan.

Dia melihat, gugatan Brasil terkait impor daging sapi Indonesia disebabkan, karena RI memperbolehkan daging kerbau India masuk.

“Padahal, India itu sebelumnya tidak masuk dalam negara yang bebas dari penyakit kuku dan mulut. Akan tetapi impor dari negara itu dibuka pada 2016 lalu,” paparnya.

Koordinator Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) Zulvan Kurniawan mengkhawatirkan kemenangan Australia dalam sengketa sengketa perdagangan besar atas undang-undang pengemasan tembakau polos dapat memicu kampanye serupa di Indonesia.

“Yang paling kami khawatirkan adalah dampak psikologisnya, dapat memicu kampanye serupa dalam hal kemasan rokok,” ujarnya.

Padahal, industri rokok dalam negeri saat ini tengah mengalami masa-masa sulit akibat kebijakan cukai rokok dan penyederhanaan pengenaan tarif cukai.

Tag : perang dagang AS vs China
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top