PUPR Evaluasi Usulan Kenaikan Harga dari Pengembang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melakukan evaluasi dan penghitungan terhadap usulan kenaikan harga rumah dari asosiasi pengembang.n 
Gloria Fransisca Katharina Lawi | 11 Agustus 2018 07:08 WIB
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melakukan evaluasi dan penghitungan terhadap usulan kenaikan harga rumah dari asosiasi pengembang.
 
Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan pihaknya berupaya agar usulan kenaikan harga dari pengembang tetap membuat pembangunan perumahan stabil dan tidak membebani masyarakat yang ingin memiliki rumah.
 
“Kami sudah menerima beberapa usulan mengenai penyesuaian harga rumah dari asosiasi pengembang Real Estat Indonesia (REI),” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/8/2018).
 
Khalawi menjelaskan evaluasi dan penghitungan dari berbagai sisi diperlukan jika harga rumah ke depan naik. Pemerintah menegaskan akan berhati-hati dalam menetapkan harga rumah dan jangan sampai kenaikan hal itu membebani Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 
“Kenaikan harga rumah tentu jangan sampai membebani MBR yang ingin membeli rumah. Sebab, jika harga rumah naik tentunya subsidi dari pemerintah juga meningkat. Intinya adalah kita harus tetap jaga kestabilan di sektor properti karena pembangunan rumah merupakan salah satu  indikator pembangunan sebuah bangsa,” tandasnya.
 
Kementerian PUPR juga memahami adanya kesulitan dari para pengembang yang ingin membangun rumah di lokasi-lokasi yang strategis. Semakin minimnya lahan perumahan juga akan berdampak pada kenaikan harga tanah. 
 
Selain itu, adanya perubahan harga material dan upah pekerja secara tidak langsung juga berpengaruh pada proyek-proyek pembangunan perumahan.

Untuk itu, Kementerian PUPR menyatakan akan berkoordinasi dengan asosiasi-asosiasi pengembang untuk membicarakan usulan penyesuaian harga rumah ini. Pemerintah terus berupaya agar Program Satu Juta Rumah bisa mendorong semangat para pengembang untuk membangun rumah untuk masyarakat, baik MBR maupun Non MBR.
 
“Pemerintah tentunya sudah memiliki formula penghitungan yang tepat jika memang penyesuaian harga rumah diperlukan. Salah satu hal penting yang harus dijaga adalah bagaimana kualitas rumah untuk MBR terjaga dengan baik karena mereka benar-benar butuh rumah yang layak,” tambah Khalawi.

Tag : Kementerian PUPR, harga rumah
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top