Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah terus mendorong pelaku industri agar dapat mengatrol tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, terutama dalam proyek infrastruktur.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hal itu bermaksud mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, sehingga ke depan bisa lebih menghemat devisa.
Selain itu, dengan dinaikannya komponen lokal dapat memberikan lapangan kerja dan memacu mutu industri dalam negeri. JK pun menyebut penaikan TKDN bisa dilakukan di semua sektor termasuk infrastruktur.
“Oleh karena itu dalam situasi seperti ini, neraca pembayaran kita defisit, maka presiden mengusulkan semua infrastruktur itu semaksimal mungkin menggunakan komponen dalam negeri yang bisa,”ujarnya di Kantor Wakil Presiden RI, Selasa (7/8/2018).
JK pun mencontohkan dalam hal pembangunan infrastruktur kereta api cepat, alat transportasinya bisa dipenuhi industri dalam negeri.
Meskipun sistemnya akan mengadopsi dari luar negeri, kata dia, pembuatan kereta api bisa dilakukan oleh PT Industri Kereta Api (Persero). “Toh kita ada di Jatim, di Madiun ada yang bisa membikin wagon, keretanya,” ujarnya.
Baca Juga
Mengutip informasi dari Kementerian Perindustrian, penerapan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk industri baja domestik menjadi prioritas dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Industri baja di dalam negeri dinilai sudah mampu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sehingga tidak perlu lagi mengimpor.
Sampai saat ini, Kementerian Perindustrian mencatat sejumlah produsen atau industri dapat mendukung TKDN dalam pembangunan infrastruktur di antaranya produsen turbin kapasitas sampai dengan 27 mw sebanyak tiga perusahaan, generator kapasitas sampai 10 mw sebanyak dua perusahaan, dan boiler sampai dengan 660 mw sekitar 10 perusahaan. Sementara, perusahaan engineering, procurement dan construction (EPC), serta industri baja masing-masing terdiri dari 12 perusahaan.
