7 Pejabat Eselon 1 Kementerian PUPR Diganti, Ini Arahan Basuki

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik 127 pejabat untuk jabatan tinggi madya, pratama, administrator dan fungsional di lingkungan Kementerian PUPR.
Irene Agustine | 20 Juli 2018 23:39 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono - Antara/Wahyu Putro

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik 127 pejabat untuk jabatan tinggi madya, pratama, administrator dan fungsional di lingkungan Kementerian PUPR.

Dari jumlah itu, terjadi perubahan pada tujuh pejabat eselon 1. Ketujuh pejabat dengan wajah baru yakni pada posisi Dirjen Bina Marga, Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Cipta Karya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Inspektur Jenderal, Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan.

Perincinya, Widiarto sebagai Inspektur Jenderal menggantikan Rildo Ananda Anwar, Hari Suprayogi sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air menggantikan Imam Santoso, Sugiyartanto sebagai Direktur Jenderal Bina Marga menggantikan Arie Setiadi Moerwanto, Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya menggantikan Sri Hartoyo, Hadi Sucahyono sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggantikan Lana Winayanti yang sebelumnya menjabat Plt. Kepala BPIW.

Selanjutnya, Achmad Gani Ghazali Akman sebagai Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan menggantikan Adang Saf Ahmad, Lukman Hakim sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan menggantikan Khalawi AH.

Selain tujuh pejabat tinggi madya atau eselon 1, Basuki juga melantik 22 pejabat tinggi pratama (eselon II.a), enam pejabat tinggi pratama unit pelaksana teknis (II.b), 66 pejabat administrator (eselon II.a) dan 16 pejabat tinggi administrator (eselon III.b) dan 10 pejabat fungsional.    

Dalam arahannya, Basuki mengatakan pergantian pejabat merupakan keniscayaan dan bagian dari penyegaran organisasi yang bertujuan untuk lebih memperkuat dan meningkatkan kinerja organisasi.

“Tugas kita adalah bekerja dan bekerja lebih keras. Tahun 2019 kita [Kementerian PUPR] akan mendapatkan amanah yang lebih besar," kata Basuki, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (20/7/2018).

Basuki menjelaskan amanah tersebut dipaparkan dalam Sidang Kabinet beberapa waktu lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa renovasi dan pembangunan prasarana pendidikan (sekolah) dan pasar akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

"Tambahan tugas ini merupakan kepercayaan kepada Kementerian PUPR sebagai wujud hasil dari kinerja Bapak dan Ibu sekalian,” jelasny.

Oleh itu, Basuki mengharapkan melalui reorganisasi para pejabat yang telah dilantik dapat memberikan kontribusinya untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Adapun, pelantikan pejabat ini merupakan pengukuhan dari hasil seleksi terbuka yang kemudian dilakukan penilaian oleh panitia seleksi yang dibentuk pada 2017 dan Tim Assessment Kementerian PUPR.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki juga mengapresiasi para Pejabat Tinggi Madya yang telah menyelesaikan tugasnya, atas dedikasi yang luar biasa dalam pembangunan infrastruktur. 

“Semoga dengan tim baru, kekompakan tetap dapat dijaga dan ditingkatkan,” tutur Basuki.

Memasuki 2019 sebagai tahun politk, Basuki mengingatkan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR untuk tidak ikut berpolitik praktis, apalagi memanfaatkan wewenang, jabatan, atau anggaran yang dikelola untuk kegiatan politik. “Kita berpolitik hanya pada saat memilih. Siapa pun pemimpin negara, ASN tetap bekerja,” tegasnya.

Amanat lainnya adalah agar para pejabat di Kementerian PUPR menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pejabat yang belum menyerahkan LHKPN, semua dokumen [SK Jabatan] tidak akan saya tandatangani. Sampaikan LHKPN itu karena itu kewajiban kita,” ujarnya.

Tag : Kementerian PUPR
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top