Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Yayasan Beruang Cerdas mengadakan pilot project program mentoring keuangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong.
Pendiri Yayasan Beruang Cerdas Candra Chahyadi mengatakan sebagian besar TKI memiliki sifat konsumtif sehingga tidak bisa menabung untuk masa depan.
"Untuk tahap pertama, ada 34 orang yang kami dampingi edukasi keuangan. TKI dari Indonesia banyak dan menjadi penyumbang devisa negara senilai Rp140 triiun," ujarnya, Kamis (19/7/2018).
Program monitoring dimulai pada Maret 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 34 orang yang dibagi ke dalam 5 kelompok yang beranggotakan masing-masing 6-8 orang.
Pada akhir program, tujuh TKI berhasil menyelesaikan program dengan peningkatan kondisi keuangan sebesar 20,6% atau rata-rata Rp2 juta.
Selama ini, terang Candra, ketika uang sudah dikirimkan ke Tanah Air, TKI tersebut atau keluarga di rumah tidak memiliki rencana keuangan yang tepat sehingga kondisi finansial mereka tidak kunjung membaik.
"Maka, mentoring tidak akan hanya kami lakukan kepada para TKI, melainkan juga kepada anggota keluarga. Dengan demikian, uang yang dikirimkan dapat ditabung atau digunakan untuk kegiatan produktif," tuturnya.
Ke depannya, program ini dapat diterapkan kepada seluruh TKI guna memperbaiki kesejahteraan mereka.
Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, TKI tidak perlu terlalu lama bekerja di luar negeri dan bisa pulang lebih cepat untuk berkumpul kembali dengan keluarga mereka.
Pada akhirnya, ketika telah kembali ke Indonesia para TKI diharapkan dapat menjadi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Dengan menjadi pelaku UMKM, kondisi keuangan akan lebih baik dan dapat turut membantu pengembangan daerah asal mereka melalui penyediaan lapangan kerja," lanjut Candra.
Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi pintu kerja sama dengan pihak ketiga, baik LSM maupun pihak swasta, sehingga program Beruang Cerdas dapat berlangsung secara berkelanjutan.
"Kami juga meminta ada program pelatihan bagi keluarga TKI dan meresmikan program inklusi keuangan untuk TKI yang bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI)," sebutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja Maria Magdalena menuturkan sejak 2017 terdapat 122 desa kantong pekerja migran yang melakukan program desmigratif.
Desmigratif merupakan upaya terobosan berbagai pemangku kepentingan untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi TKI dengan menawarkan program unggulan uang dibutuhkan melalui pemanfaatan potensi lokal.
"Tahun ini, akan ada 130 desa dan pada 2019 total ada 400 desa migran produktif yang tersebar di seluruh Indonesia," ungkapnya.
