Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi penyaluran dana KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada semester pertama 2018 lebih lamban dibandingkan dengan penyaluran KPR FLPP semester pertama pada 2017.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan penyaluran FLPP pada semester pertama 2018 masih jauh dari target Rp6,48 triliun penyaluran pada 2018.
“Masih sedikit sih tapi dengan ikutnya BTN kembali dengan skema FLPP semoga dapat naik lagi,” ujar Lana usai menghadiri Infobank Mortgage Forum di Jakarta, Kamis (12/7/2018).
Berdasarkan data Kementerian PUPR, hingga 6 Juli 2018 realisasi dana FLPP telah tersalurkan sebanyak Rp 1,25 triliun dengan total 10.829 unit hunian terealisasi, masih lebih sedikit dibandingkan dengan penyaluran dana FLPP pada 2017 sebesar Rp2,7 triliun dengan total 23.763 unit hunian terealisasi.
Lana mengatakan lambatnya realisasi penyaluran dikarenakan kemampuan Bank Pelaksana yang sebagian besar merupakan Bank Pemerintah Daerah (BPD) yang dinilai cenderung kurang kuat untuk menyalurkan FLPP.
Untuk menyalurkan FLPP, kata Lana, BPD membutuhkan pembangunan infrastruktur yang cukup kuat hingga penyaluran dapat disalurkan secara maksimal.
Baca Juga
Dengan masuknya kembali Bank BTN di semester kedua 2018 sebagai bank pelaksana terhadap program FLPP, diharapkan dapat mengerek kinerja penyaluran dana FLPP untuk mengejar target penyaluran yang ada.
“Kami akan dorong BPD juga supaya mencapai target. Kami juga meminta bantuan Bank BTN untuk membantu BPD menyalurkan kpr subsidi, ya Bank BTN supaya bisa jadi mentornya lah,” ungkap Lana.
Selain itu, PPDPP juga bekerja sama dengan SMF untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) peyaluran KPR dengan BPD sebagai upaya agar keikutsertaan BPD untuk mengerek kinerja penyaluran FLPP lebih banyak dan maksimal.