Bisnis.com, JAKARTA -- Pemprov Kalimantan Timur membentuk forum keselamatan pelayaran menyusul kasus kecelakaan kapal yang terjadi beruntun belakangan ini.
Forum itu akan melakukan serangkaian langkah antisipatif untuk meredam potensi kecelakaan kapal di perairan Bumi Etam. Beberapa pemangku kepentingan dilibatkan, seperti Polri, pemerintah kabupaten/kota, Badan SAR Nasional, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
"Kami sadar ada beberapa kelemahan. Penegak hukum kita kurang tegas. Misal ada kapal suratnya mati, belum diperpanjang, masih bisa jalan. Atau life jacket penumpang kurang, [kapal] masih bisa jalan. Akhirnya kami sepakat ini tidak bisa dibiarkan," kata Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Salman Lumoindong saat dihubungi, Rabu (4/7/2018).
Forum, lanjut dia, akan dikukuhkan melalui surat keputusan Gubernur Kaltim yang kini sedang disusun. Keputusan pembentukan forum diambil setelah Pemprov menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sehari sebelumnya.
Ada tujuh poin yang disepakati rapat tersebut. Selain pembentukan forum, rakor menyepakati rencana pelaksanaan penertiban dan razia secara periodik oleh tim terpadu untuk menjamin keamanan dan keselamatan berlayar, baik pada kapal, awak kapal, dan dermaga. Jika sarana perkapalan tak lengkap, kapal tidak akan diizinkan berlayar.
Ketiga, forum akan menyusun draf standard operating procedure (SOP) keselamatan pelayaran di setiap aspek penyelenggaraan pelayaran, misalnya SOP pada titik dermaga, meliputi jam operasional, penerbitan surat persetujuan berlayar; SOP pemeriksaan kelaikan; dan SOP-SOP lain untuk ditetapkan oleh setiap otoritas sesuai kewenangannya.
Keempat, meningkatkan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi keselamatan pelayaran dan imbauan melalui spanduk dan media lain.
Kelima, menyurati Kementerian Perhubungan untuk mengeluarkan surat edaran pelaksanaan Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran Kaltim sebagaimana yang diterbitkan untuk kawasan Danau Toba.
"Kenapa Bulan Bakti ini tidak diberlakukan secara nasional saja untuk kita data semua, kita perbaiki, mumpung momentumnya pas? Jadi, daerah itu kuat untuk berbenah," ungkap Salman.
Keenam, mengusulkan pendelegasian kewenangan tertentu dari pusat ke provinsi atau kabupaten/kota atau dari provinsi ke kabupaten/kota. Salman memberi contoh, dalam hal penerbitan surat persetujuan berlayar yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada kalanya tidak ada petugas Kemenhub (KSOP) di daerah.
"Bisakah itu didelegasikan ke kabupaten/kota? Prinsipnya pengawasan. Jangan sampai enggak ada orang yang berkompeten untuk mengawasi," ujarnya.
Ketujuh, memetakan kebutuhan dan rencana aksi sarana dan prasarana pelayaran serta sumber daya manusia, baik jumlah maupun kualitasnya.
Peneliti Laboratorium Transportasi Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengapresiasi respons cepat Kaltim terhadap kasus kecelakaan kapal yang marak akhir-akhir ini.
"Daerah lain juga dapat melakukan hal yang sama dalam rangka peduli keselamatan transportasi air," ujarnya.
