Bisnis.com, JAKARTA--Angka kebutuhan rumah atau backlog di Provinsi Lampung dan Bali mendorong setiap DPD Realestat Indonesia menargetkan pembangunan perumahan tahun ini bisa mencapai 5.000 unit.
Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Provinsi Lampung, Djoko Handoko Halim Santoso mengatakan, target tahun ini pengembang daerah itu akan membangun 5,000 unit. Dia menilai permasalahan perumahan di setiap daerah cenderung hampir sama. Dia juga menilai pengaruh Pilkada Serentak 2018 tidak memberi pengaruh pada bisnis properti.
"Tahun ini sudah dibangun sekitar 2.000 unit. Untuk kepastikan backlog di Lampung sendiri, kami belum menerima data yang pasti dari BPS [Badan Pusat Statistik]," papar Djoko kepada Bisnis, Rabu (3/7/2018).
Berdasarkan hasil riset Rumah.com Property Index, Pilkada Serentak 2018 tidak akan berpengaruh terhadap bisnis properti. Country Manager Rumah.com, Marine Novita, mengungkapkan tidak ada gejolak tren harga properti menjelang pilkada. Hal itu bisa dilihat dari Pilkada Banten dan Pilkada DKI Jakarta tahun lalu.
Menjelang Pilkada 2018, penurunan terlihat terjadi pada kuartal pertama 2018. DKI Jakarta turun sebesar 0,39% (quarter-on-quarter) sedangkan Banten turun 1,8%. Namun hal ini diyakini bukan akibat Pilkada, melainkan siklus tahunan. Secara nasional, tren harga properti di awal tahun mengalami penurunan sebesar 0,85% pada kuartal pertama 2018 terhadap kuartal keempat 2017.
“Namun penurunan ini lebih terkait dengan siklus tahunan yakni Hari Raya Idul Fitri, di mana masyarakat sedang fokus pada pengeluaran untuk menyambut hari raya. Peningkatan diharapkan terjadi pada kuartal kedua 2018," Marine menjelaskan.
Baca Juga
Prediksi stabilitas properti selama Pilkada Serentak cukup akurat berlaku pada 171 daerah lain yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun ini. Ada pun 17 provinsi yang melakukan Pilkada Serentak tahun ini antara lain; Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Sementara itu, Ketua DPD REI Provinsi Bali, Pande Agus P menyatakan bahwa DPP REI Pusat menargetkan DPD REI Bali bisa membangun paling sedikit 3.500 unit rumah. Meskipun demikian target maksimal REI Bali. Tahun ini bisa membangun 5000 unit. Ada pun pada 2017 lalu DPD REI Bali hanya mampu membangun sekitar 3000 unit.
Saat ini, kata Pande Agus, angka kebutuhan rumah atau backlog di Bali mencapai 20.400 unit. Ada pun dari sembilan kabupaten kota di Provinsi Bali, REI Balli baru bisa mengerjakan pembangunan perumahan untuk tiga kabupaten.
“Kami dari DPD REI di Bali, baru bisa melaksanakan rumah subsidi di tiga kabupaten antara lain di; Kabupaten Buleleng, Karangasem, dan Jembrana,” jelas Pande Agus kepada Bisnis.
Dia menyebut, masih tersisa 6 kabupaten kota lagi yang perlu dibangun oleh REI sebagai bentuk komitmen mensukseskan program 1 Juta Rumah dari Presiden Joko Widodo dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Permasalahan utamanya dikarenakan tingginya harga lahan. Besar harapan kami, dengan terpilihnya Gubernur dan Wagub baru yaitu Pak Koster dan Pak Cok bisa bersama REI menyelesaikan masalah ini, baik ke PUPR, dan Kementerian Keuangan,” ungkap Pande Agus.
Dia beralasan, pentingnya koordinasi daerah dengan kementerian teknis yang menangani perumahan adalah untuk menjamin program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini lebih mudah. Salah satunya dengan merevisi harga rumah subsidi di Bali sesuai harga tanah yang terjual saat ini.
Selain masalah rumah tapak dan rumah MBR, Pande Agus juga menyebut soal ijin apartemen dengan zona tertentu agar dapat direalisasikan. Sampai sekarang banyak masyarakat Bali khususnya di Badung dan Denpasar sangat kesulitan memiliki rumah. Dia berpendapat masalah ini hanya punya solusi dengan membangun hunian vertikal seperti apartemen. Dengan cara itu pula Pande optimistis harga rumah per unit di Bali bisa lebih terjangkau.
