Ini Penyebab Progres Perundingan RCEP Berjalan Lambat

Adanya konflik nonteknis antara China dan Jepang dinilai sebagai salah satu faktor penghambat utama lambatnya finalisasi kerja sama perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
M. Richard | 02 Juli 2018 18:29 WIB
Aktivitas bongkar muat di kawasan Tanjung Priok, belum lama ini. Akibat faktor perdagangan internasional yang belum pulih itu, pada 2016, JICT hanya menargerkan produktivitas bongkar muat dengan volume 2,3 juta atau 2,4 juta twenty foot equivalent units (TEUs). JIBI/BISNIS - Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Adanya konflik nonteknis antara China dan Jepang dinilai sebagai salah satu faktor penghambat utama lambatnya finalisasi kerja sama perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

 Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan  China berkepentingan mengusung RCEP hanya untuk Asean Plus 3 (anggota Asean ditambah China, Jepang, dan Korea Selatan). Sebab, ketiga negara tersebut dianggap memiliki kemiripan geografis, budaya, dan struktur ekonomi.

 Sebaliknya, Jepang tidak sepakat dengan konsep tersebut karena mengkhawatirkan kompetisi langsung dengan China. Sehingga, Negeri Sakura mengusung konsep Asian Plus 6 (anggota Asean ditambah Jepang, Korea, India, Australia, dan Selandia Baru).

 “Jadi memang sebenarnya ada konflik yang tidak terselesaikan antardua negara tersebut. Ada [unsur] kompetisi di dalamnya. Namun, saya rasa keengganan Jepang lebih disebabkan masih banyaknya masalah nonteknis seperti faktor politik dan sejarah,” ujarnya saat dihubungi, Senin (2/7).  

 Dalam hal ini, sebutnya, Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan erat dan nilai perdagangan yang tinggi dengan China dan Jepang sebenarnya memiliki kesempatan untuk menjadi perantara bagi kedua raksasa Asia Timur itu.

 Namun, kata Fithra, banyak negara anggota yang menganggap RCEP hanya merupakan kerja sama kerja sama kelas dua setelah Trans Pacific Partnership (TPP). Setelah realisasi TPP semakin tidak memungkinkan, negara-negara tersebut mulai menilai RCEP sebagai alternatif.

 “Jadi, saya optimistis tahun ini [perundingan RCEP] bisa selesai [sesuai target Kementerian Perdagangan], karena potensinya juga besar.”

 Berdasarkan data Kemendag, total nilai perdagangan RI dengan calon anggota RCEP mencapai US$212 miliar atau sekitar 65% dari total nilai perdagangan luar negeri Indonesia sejumlah US$325 miliar.

 Dalam perundingan intersesi menteri RCEP putaran kelima di Tokyo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar para peserta mengedepankan fleksibilitas dalam perundingan guna mewujudkan pakta perdagangan tersebut.  

 Tidak hanya itu, dia menilai beberapa negara mitra Asean tidak punya hubungan perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA). Misalnya, antara India dan China, yang mengakibatkan kesepakatan RCEP sulit dicapai.

 “Para menteri ekonomi Asean akan mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan waktu yang lebih lama [sebelum bergabung ke dalam RCEP],” jelasnya dalam siaran pers yang dilansir Kemendag, Senin (2/7/2018). 

Enggar khawatir tanpa adanya realisasi kerja sama yang konkret, banyak anggota Asean yang akan terkena dampak negatif dari trade diversion alias pengalihan ekspor dari negara yang sedang terlibat perang dagang ke negara lain.

Tag : rcep
Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top