Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) dan Freeport-McMoran segera meneken perjanjian pembentukan usaha patungan atau joint venture yang menjadi bagian dari proses divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno menjelaskan bahwa pembentukan joint venture terkait dengan operasional Freeport Indonesia setelah dilakukannya divestasi 51% saham kepada Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), selaku induk Holding BUMN Tambang. Kedua belah pihak ingin memastikan operasi dilakukan secara profesional dan terus memberikan benefit kepada pemegang saham.
Rini menargetkan penandatanganan pembentukan join venture dapat diselesaikan dalam dua pekan ke depan. Saat ini, seluruh pihak tengah membahas secara detail poin-poin terkait dengan perjanjian yang akan diteken.
“Joint venture agreement menjadi krusial karena dari mereka juga ingin menjaga operasional tetap dikelola secara transparan dan profesional,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (30/6/2018).
Selain perjanjian joint venture, dia mengatakan saat ini tengah dilakukan beberapa finalisasi dokumen. Salah satunya menyangkut stabilisasi investasi.
Di sisi lain, Rini mengungkapkan nilai final negosisasi akuisisi saham PTFI berkisar US$3,5 miliar sampai dengan US$4 miliar. Akan tetapi, jumlah tersebut masih dalam tahap finalisasi. “Nilainya sudah diserahkan ke Presiden sebelum Lebaran 2018,” imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan saat ini tahapan divestasi 51% saham PTFI tengah memasuki tahap finalisasi sejumlah dokumen. Dalam waktu dekat, Pemerintah akan segera mememberikan pengumuman resmi.
“Sekarang persiapan perjanjian ada di Kementerian ESDM menyiapkan apa, Kementerian Keuangan menyiapkan apa, dan Kementerian BUMN menyiapkan apa,” ujarnya.
Menurut catatan Bisnis.com, Presiden Joko Widodo menginginkan penyelesaian negosiasi tersebut bisa dilakukan pada April 2018. Adapun, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara Freeport Indonesia akan berakhir 30 Juni 2018.
Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah melakukan pertemuan tertutup dengan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson pada akhir Juni 2018. Pemerintah menyatakan seluruh isu dalam perundingan dengan pihak Freeport relatif sudah disepakati.
