Bisnis.com, JAKARTA -- Konsultan properti mengimbau kepada para kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada Serentak 2018 ini fokus memperhatikan masalah backlog perumahan di daerahnya masing-masing.
Vice President Coldwell Banker Commercial Advisory Group Dani Indra Bharata mengatakan saat ini backlog perumahan masih menjadi problem utama pada sektor properti. Dia menilai masih ada kekurangan dalam proses penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dari sisi kebijakan perlu mendapat perhatian dari kepala daerah, terkait kemudahan perizinan," ungkap Dani kepada Bisnis, Rabu (27/6/2018).
Dia mengungkapkan selain masalah perumahan, kepala darrah harus pula mempertimbangkan soal alokasi anggaran bagi infrastruktur sertaerencanaan tata ruang yang memudahkan pengembangan pemukiman untuk kelas tersebut.
Menurut Dani, untuk perumahan kelas menengah hingga atas, dibutuhkan ketegasan dalam perencanaan tata ruang. Dia menegaskan pentingnya regulasi yang membuat ketertiban dalam pelaksanaan di lapangan.
"Agar ada integrasi yang baik antar perumahan dalam kerangka sebuah kawasan perkotaan atau kawasan pengembangan terpadu," sambung Dani.
Baca Juga
Dengan demikian, adanya pengaturan yang baik dari sisi rencana tata ruang yang perlu di taati oleh seluruh pengembang.
Sebagai informasi, Bank Indonesia akan mengeluarkan kebijakan tentang relaksasi Loan to Value (LTV) pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung 27Juni--28 Juni 2018.
Ada pun relaksasi ini akan memudahkan pembayaran di sektor perumahan dalam penurunan down payment (DP) serta keringanan calon konsumer untuk membeli properti.
