Bisnis.com, JAKARTA -- Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok mengimbau pengguna jasa dan importir untuk segera mengurus proses kepabeanan pengeluaran peti kemasnya agar barang impor tidak menumpuk terlalu lama yang menyebabkan terkena biaya penumpukan progresif di lini satu pelabuhan Priok.
Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo mengatakan pada Senin-Selasa, 25-26 Juni 2018, permohonan pengajuan dokumen pengeluaran barang impor di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok belum terlalu signifikan ketimbang hari biasanya.
"Secara rata-rata aktivitas pengeluaran barang impor di Priok baru sekitar 60% dan belum sampai 100%. Ini kemungkinan sebagian perusahaan importir masih ada yang libur. Apalagi besok (Rabu) juga ada libur nasional terkait Pilkada," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (26/6/2018).
Dwi Teguh mengatakan Bea dan Cukai Priok tetap buka dan melayani 24/7 untuk layanan kepabeanan ekspor maupun impor di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. Hingga saat ini kondisi pelabuhan Priok relatif aman dan tidak terjadi kepadatan peti kemas di dalam pelabuhan.
Kondisi ini, imbuhnya, lantaran sebelum memasuki libur Lebaran instansinya sudah mengimbau agar pengelola terminal peti kemas melakukan pindah lokasi penumpukan/overbrengen peti kemas impor ke lokasi buffer atau tempat penimbunan sementara (TPS) di wilayah pabean Priok agar yard occupancy ratio (YOR) di terminal tetap terjaga.
"Saat ini YOR di masing-masing terminal peti kemas ekspor impor Priok rata-rata hanya 50% s/d 60%," paparnya.
Baca Juga
Dwi Teguh memproyeksikan kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang dan petikemas di pelabuhan Priok akan normal sepenuhnya pada Kamis 28 Juni 2018, sehingga aktivitas di pelabuhan Priok dipastikan menggeliat lagi seperti semula.
"Kami sudah sampaikan himbauan resmi kepada pemilik barang maupun kuasanya agar segera mengurus pengeluaran peti kemasnya untuk menghindari melonjaknya beban biaya logistik terutama yang berasal dari progresif storage di terminal," tuturnya.
Sebelumnya, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak pembebasan pengenaan biaya progresif penumpukan peti kemas impor di Pelabuhan Tanjung Priok selama masa libur panjang Lebaran tahun ini.
Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan, akibat libur Lebaran dan tidak adanya trucking yang layani pengangkutan ekspor impor selama masa pembatasan operasional masa libur Lebaran, peti kemas impor tertahan menumpuk rata-rata lebih dari 7 hingga 10 hari di pelabuhan Priok.
"Kondisi ini akibat tidak bisa delivery lantaran banyak pabrikan libur dan armada trucking gak operasi.Inikan sifatnya kondisional sehingga kami mendesak penumpukan peti kemas selama masa libur lebaran di Priok itu gak dibebani tarif progresif 300-900%.ALFI minta agar dibebaskan dari progresif storagenya di terminal petikemas," ujarnya kepada Bisnis.
Widijanto mengatakan selama ini penghitungan pengenaan tarif progresif penumpukan di terminal peti kemas pelabuhan Priok dilakukan melalui sistem billing IT layanan terminal, karena itu pembebasan progresif bisa dilakukan lewat cara restitusi/pengembalian langsung ke masing-masing pengguna jasa.(k1)
