Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Perhubungan menggelar pertemuan tingkat tinggi di Bali untuk membahas Marine Environment Protection of South East Asia Seas Project (MEPSEAS Project).
Proyek ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas negara Asia Tenggara dalam menjalankan konvensi perlindungan maritim sesuai standard internasional.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo, mengatakan keselamatan angkutan laut menjadi sangat penting karena 40% kapal-kapal di dunia berlayar melintasi perairan Asia Tenggara.
Oleh karena itu, Asia Tenggara berkomitmen menerapkan konsep keselamatan maritim sesuai dengan standard Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Adapun empat konvensi perlindungan lingkungan maritim yang diterapkan yakni Anti-Fouling System (AFS) Convention, Ballast Water Management Convention (BWMC), MARPOL dan London Convention/Protocol.
"ASEAN sangat penting bagi dunia, oleh karena itu kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa ASEAN itu kompak dan solid dalam menerapkan keselamatan pelayaran," ujar Agus dalam siaran pers, Senin (25/6/2018).
Baca Juga
Agus menuturkan, MEPSEAS Project tidak hanya menyangkut keselamatan pelayaran tetapi juga untuk meningkatkan perlindungan lingkungan maritim, sebagai kelanjutan dari projek IMO-NORAD (Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) tahap pertama yang berlangsung pada 2013-2016.
Saat itu, Indonesia mendapat dukungan terkait aksesi Ballast Water Management Convention.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Bali hari ini, para peserta yang hadir juga merilis MEPSEAS Project pertama dengan durasi empat tahun hingga 2021 mendatang. Proyek itu akan fokus pada implementasi instrumen IMO dalam bidang perlindungan lingkungan maritim.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Junaidi selaku Ketua Delegasi Indonesia menjelaskan kerja sama negara Asia Tenggara dalam kerangka MEPSEAS merupakan yang pertama dan selanjutnya akan ditunjuk konsultasan nasional untuk proyek ini.
"Kita akan menyepakati roadmap menuju implementasi efektif dari konvensi terkait perlindungan lingkungan maritim yang menjadi prioritas masing-masing negara," ujarnya.
Dia mengimbuhkan, salah satu program Indonesia dalam lingkungan maritim adalah mengurangi sampah plastik. Hingga 2025, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan 70% sampah di perairan, baik yang berasal dari operasonal kapal dan sampah dari darat.
Secara substansi, sebagaimana dalam setiap pertemuan tingkat tinggi, masing-masing Negara yang terlibat akan menyampaikan country presentation yang berisi laporan posisi perkembangan terakhir terkait konvensi yang menjadi fokus negara tersebut.
Di Bali, selain perwakilan dari tujuh negara ASEAN, turut hadir perwakilan dari Tim IMO untuk MEPSEAS Project yang dipimpin oleh Deputy Director Subdivision for Major Projects Marine Environment Division IMO, Dr. Jose Matheickal.
Matheickal menjelaskan, IMO akan melakukan koordinasi dengan negara-negara Asia Tenggara dalam menerapkan konvensi IMO dan membuat rencana kerja.
Tantangan utama dari implementasi konvensi IMO adalah kemampuan suatu negara untuk mengikuti prosedur dan regulasi yang ditetapkan serta penrapan teknologi.
"Untuk itu, pada fase kedua akan lebih banyak dilaksanakan program-program peningkatan capacity building dari IMO agar negara-negara ASEAN dapat mengimplementasikan konvesi tersebut," pungkasnya.
