Bisnis.com, SYDNEY -- International Air Transport Association (IATA), asosiasi perusahaan penerbangan dunia, menyatakan privatisasi bandara bukan jalan keluar untuk meraih efisiensi, kendati industri dihadapkan pada krisis kapasitas infrastruktur bandara.
Direktur Jenderal dan CEO IATA Alexandre de Juniac mengatakan industri penerbangan saat ini menghadapi krisis kapasitas bandara, seiring dengan meningkatnya permintaan perjalanan udara yang diperkirakan naik 2 kali lipat dalam 20 tahun mendatang.
“Mayoritas bandara saat ini menghadapi kendala kapasitas. Persoalan investasi infrastruktur bandara harus segera diatasi. Kami membutuhkan penambahan kapasitas bandara, tetapi tetap harus dilakukan dengan hati-hati. Berharap privatisasi sebagai solusi jitu adalah asumsi yang keliru,” kata de Juniac dalam konferensi Annual General Meeting dan World Air Transport Summit ke-74 di Sydney, Australia, Senin (4/6/2018).
Pemerintah, tuturnya, berupaya untuk membangun infrastruktur bandara dengan cepat. Namun, terkendala oleh masalah pendanaan yang terbatas, banyak pemerintah mencari solusi dengan menjual ke sektor swasta.
“Sebagai pelanggan dari banyak bandara yang dimiliki sektor swasta, maskapai banyak mengalami pengalaman pahit. Demikian halnya dengan para penumpang. Maskapai tidak menerima privatisasi bandara yang memicu biaya menjadi mahal. Konsumen pun juga tidak menghendakinya,” papar de Juniac.
Sementara itu, IATA Chief Economist Brian Pearce menambahkan asosiasi telah melakukan studi pada hampir 90 bandara di dunia mengenai privatisasi bandara. Hasilnya, biaya pada bandara yang diprivatisasi lebih mahal, efisiensi operasional tidak jauh lebih baik dari ekspektasi awal ketika praktik privatisasi diperkenalkan.
Selain itu, meski hasil efisiensi rendah tetapi keuntungannya secara signifikan lebih besar.
Brian mengingatkan pemerintah agar berhati-hati apabila tujuan privatisasi bandara adalah untuk memperoleh penerimaan negara. Keputusan apakah infrastruktur bandara perlu diprivatisasi atau tidak diharapkan selalu fokus pada kepentingan konsumen/masyarakat dan kepentingan ekonomi secara jangka panjang.
“Kami tidak mendapatkan bukti yang menunjukkan bahwa bandara milik swasta lebih efisien dibandingkan dengan bandara yang dibiayai oleh pemerintah. Jika pemerintah ingin meraih efisiensi bandara, privatisasi bukan jawaban,” jelasnya.
Sesuai ranking Skytrax, lima dari enam bandara yang paling disukai oleh para pelancong, ternyata kepemilikannya atau pengelolaannya oleh publik. Kelima bandara itu yakni Changi Airport, Incheon International Airport, Hong Kong International Airport, Hamad International Airport, dan Munich Airport.
Pemerintah, tegas Brian, memiliki banyak opsi untuk mempertimbangkan bentuk kepemilikan dan pengelolaan yang sesuai dengan tujuan atau kepentingan pemerintah tanpa harus menjual aset atau kehilangan fokus strategi.
“Bentuknya seperti korporatisasi dan model hybrid. Ini menekankan bahwa regulasi ekonomi masih diperlukan untuk menjamin kualitas pelayanan,” ujarnya.
Data IATA menunjukkan sekitar 14% dari bandara di seluruh dunia--yang menguasai 40% trafik global—memiliki keterlibatan dari sektor swasta. Sementara itu, 46% dari 100 bandara tersibuk di dunia punya keterlibatan sektor swasta.
