Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah melalui rapat yang diinisiasi Kementerian Perhubungan dan dihadiri Kepolisian, pengemudi truk, serta pengusaha memetakan wilayah yang menjadi rawan pungutan liar atau pungli.
Direktur Pembinaan Keselamatan Transportasi Darat Kemenhub Ahmad Yani mengatakan pungli yang sudah dialami oleh pengemudi sudah mencapai pada tindakan perampokan.
"Modusnya macam-macam. Ada yang pura-pura ditabrak lalu memeras, ada pula yang langsung menaiki truk dan mengambil barang saat sedang jalan padat," katanya kepada Bisnis, Senin (21/5/2018).
Berdasarkan hasil laporan, kebanyakan tindakan kriminal ini berada di daerah Jawa dan Sumatra. Sementara di Jakarta paling sering terjadi di Cilincing tempat menuju Tanjung Priok.
Kejahatan tersebut kata Yani masuk dalam domain Kepolisian untuk menanganinya. Sementara itu Kemenhub yang mengatasi jembatan timbang (JT) dan terminal, dia jamin sulit saat ini melakukan pungli.
Ini karena kementerian telah menyiapkan tiga skema agar pungli bisa ditekan. Pertama, pemberlakuan tilang elektronik di JT sehingga tidak ada lagi pengemudi yang menjadi mitra perusahaan jasa logistik harus membayar uang kepada petugas secara langsung.
Baca Juga
Melalui sistem ini mitra yang melakukan pelanggaran akan diminta membayar denda melalui transfer ke bank.
Langkah kedua adalah dengan adanya pendampingan dari pihak ketiga dan saat ini akan bertugas di 11 JT yang telah aktif. Rencananya per Agustus 2018 secara total akan ada 43 JT yang akan dioperasikan Kemenhub tahun ini.
Terakhir Kemenhub melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, penimbangan kendaraan bermotor, dan membuat form dugaan pelanggaran.
Di sisi lain Yani juga berharap masyarakat selalu melaporkan jika melihat petugas Kemenhub melakukan pemalakan. "Kalau ada indikasi, kami turun. Karena sulit kalau tidak ada laporan," jelasnya.
