PENAMBAHAN SUBSIDI ENERGI: Pemerintah Akhirnya Pilih Opsi APBN Perubahan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya menegaskan mekanisme penambahan anggaran subsidi energi akan dilakukan melalui revisi APBN 2018.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan akan melakukan APBN Perubahan 2018 guna menambal beban subsidi BBM dengan anggaran sekitar Rp10 triliun.

"Ini usulan Menteri Keuangan, apalagi skemanya kalau bukan APBN-P, anggarannya sekitar itu Rp10 triliun," katanya saat dikonfirmasi Bisnis, Jumat (4/5/2018).

Darmin mengemukakan, saat rapat koordinasi perihal BBM pada Rabu (2/5) telah didiskusikan upaya agar PT Pertamina dapat menjalan tugas barunya menyalurkan premium dan solar bukan hanya di luar jawa tetapi juga di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Untuk itu, Darmin menjelaskan bahwa beban yang lebih berat pada PT Pertamina pasti akan menjadi konsekwensi. Lalu, muncul sejumlah usulan dari Kementerian ESDM.

"Akhirnya Menkeu memilih ya sudah lah kalau begitu kita tambahkan saja subsidinya, selanjutnya kepastian besaran katanya akan dihitung kembali tetapi memang sekitar Rp10 triliun," ujar Darmin.

Selanjutnya, keputusan ini akan berimbas pada perubahan Perpres Nomor 191/2014 tentang BBM yang ditargetkan selesai pada bulan ini.

Keterangan mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga sekaligus mengonfirmasi keterangan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang secara gamblang mengatakan pemerintah akan menambah dana subsidi BBM jenis Solar dalam APBN-P 2018 untuk menjaga stabilitas harga.

Jumlah tambahan subsidi menyesuaikan dengan kebutuhan. Dalam APBN 2018, alokasi subsidi Solar sebesar Rp7,8 triliun dengan besaran subsidi Rp500 per liter.

Pemerintah berencana untuk menaikkan subsidi Solar dari Rp500 per liter menjadi Rp1.000 per liter.