Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi dua nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan China yang ditandatangani saat Menko Maritim Luhut Pandjaitan berkunjung ke China pada 13 April 2018 semakin dekat.
Nota kesepahaman tersebut terkait dengan investasi dalam Poros Maritim Dunia-Prakarsa Sabuk dan Jalan atau One Belt One Road Initiative.
Delegasi Pemerintah China yang terdiri dari 16 ahli datang ke Indonesia pada Kamis (26/4/2018) untuk memperoleh keterangan detail mengenai proposal investasi yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia.
“Mereka membawa 16 pakar untuk memperoleh data dan verifikasi dari kementerian dan lembaga terkait serta melakukan kunjungan lapangan ke tiga lokasi yang kita tawarkan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin yang memimpin pertemuan dengan delegasi China di Jakarta pada Kamis (26/4).
Tiga lokasi yang akan dikunjungi delegasi China itu adalah Sumatra Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara.
Secara umum, lanjut Ridwan, Pemerintah Indonesia menawarkan dua kelompok proyek prioritas. Yang satu kelompok yang masuk empat koridor wilayah, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang berada di luar koridor namun ditawarkan juga.
Lebih jauh, dia mengungkapkan semua kelompok proyek prioritas yang ditawarkan berada di luar Pulau Jawa.
Kelompok satu berada di Sumut, Kaltara, Sulut, dan Bali, sementara itu kelompok kedua berada di Sumatra Selatan, Riau, Jambi, dan Papua.
Pemerintah Indonesia menawarkan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur transportasi udara, pelabuhan, kawasan industri, pariwisata, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) serta pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang.
Dalam kesempatan itu, Ridwan menekankan kepada delegasi China bahwa pemerintah memberikan empat syarat untuk berinvestasi.
"Investor wajib menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, memanfaatkan tenaga lokal untuk kegiatan operasional, mendirikan industri dengan nilai tambah dari hulu ke hilir, serta harus ada transfer teknologi yang efektif sehingga keberlanjutan proyek ini dapat terjamin," tegas Ridwan.
Menanggapi syarat itu, Ketua Delegasi China yang juga Wakil Presiden China International Engineering Consulting Corporation (CIECC) Dou Hao mengaku akan mengikutinya.
Agar kerja sama dapat segera terealisasi, Dou meminta agar dapat segera melakukan uji kelayakan pada wilayah-wilayah yang ditawarkan Indonesia.
“Tadi kami masih memperoleh informasi yang sedikit dari kementerian dan lembaga terkait, maka kami berharap supaya segera dapat melakukan studi kelayakan bersama,” kata Dou.
Dari studi itu, sambung Dou, barulah pemerintahnya dapat menentukan proyek mana yang dapat dijadikan prioritas untuk dibangun.
Dalam pertemuan yang merupakan tindak lanjut kunjungan Menko Maritim Luhut Pandjaitan itu, hadir pula Deputi Kepala Perencanaan Investasi BPKM Tamba Parulian Hutapea serta pejabat dari KKP, Bappenas, Kemenhub, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, dan PLN.
Sementara itu, delegasi China terdiri dari China Development dan Reform Commission serta China International Engineering Consulting Corporation (CIECC).
