INSA: Tol Laut Butuh Dukungan Pemda Untuk Atasi Disparitas Harga

Pengurus DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA), Teddy Arief Setiawan mengungkapkan program tol laut saat ini bisa lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas jika terjadi keseragaman harga komoditas di semua wilayah Indonesia.
Akhmad Mabrori | 23 April 2018 12:19 WIB
Ilustrasi kapal yang termasuk program tol laut - Antara/Kornelis Kaha

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan pelayaran nasional mengharapkan dukungan instansi dan lembaga terkait guna lebih menyukseskan program tol laut.

Pengurus DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA), Teddy Arief Setiawan mengungkapkan program tol laut saat ini bisa lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas jika terjadi keseragaman harga komoditas di semua wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menekan disparitas harga barang di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa melalui program tol laut, diperlukan kerja sama yang komprehensif antara pelaku logistik khususnya operator pelayaran (shipping) dengan instansi terkait antara lain, terutama Kementerian perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Saya rasa program tol laut dari sisi teknisnya sudah cukup sukses, namun mesti terus diperbaiki terutama yang menyangkut disparitas harga beberapa komoditas di Pulau Jawa dengan di luar pulau jawa seperti di wilayah timur Indonesia," ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (23/4/2018).

Teddy yang juga Direktur Komersial PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. (TMAS) itu mengungkapkan operator pelayaran tol laut hanya berkontribusi sekitar 30% dalam kegiatan tol laut yang berasal dari perhitungan freight (ongkos angkut) logistik melalui kapal, sedangkan sisanya berada di sisi darat (pelabuhan) dan kegiatan konsolidasi barang.

"Infrastruktur dermaga atau pelabuhan yang dilayani rute tol laut juga mesti dibenahi karena banyak fasilitasnya yang kurang memadai," paparnya.

Sedangkan yang menyangkut konsolidasi barang untuk mendukung program tol laut, perlu peran aktif Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Pemda sehingga bisa mengontrol harga barang yang di diatribusikan kepada masyarakat.

"Selama ini space kapal pada program tol laut lebih dominan dimanfaatkan para pedagang sehingga disparitas harga barang di rute tol laut belum bisa turun signifikan. Kalaupun terjadi penurunan disparitas hanya sekitar 10% dari sebelumnya," tuturnya.

Teddy juga mengomentari soal adanya hasil jajak pendapat kinerja logistik nasional terkait program tol laut yang dilakukan Supply Chain Indonesia (SCI), baru-baru ini.

Berdasarkan hasil survei sektor logistik Indonesia 2017-2018 oleh Supply Chain Indonesia (SCI) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) serta Asean Federation of Forwarder Association (AFFA), menyebutkan implementasi program tol laut terhadap peningkatan kinerja logistik nasional, sebanyak 50,1% responden menyatakan penerapan program tol laut belum atau tidak afektif.

Survei tersebut dimaksudkan untuk mendapat persepsi dari para pemangku kepentingan terhadap sektor logistik Indonesia tahun 2017 dan prediksi tahun 2018.

Jajak pendapat SCI itu dilakukan pada periode 15 Januari - 28 Februari 2018 yang diikuti 548 praktisi pelaku usaha dan penyedia jasa logistik,pemilik barang, akademisi,birokrasi, pemerhati dan pihak terkait dalam bidang ligistik.

"Saya rasa kalau dibilang masih belum efektif program tol laut tersebut, mungkin dikarenakan masih terjadi disparitas harga yang seperti saya sebutkan tadi.Tapi bagi kami selaku operator pelayaran, tol laut ini efektif memenuhi kebutuhan diwilayah terpencil, terluar bahkan hingga ke wilayah perbatasan," ujar Teddy.(k1)

Tag : Tol Laut
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top