Bisnis.com, MEDAN – Pengembangan tiga kawasan prioritas pariwisata nasional yakni Danau Toba di Sumatra Utara, Borobudur di Jawa Tengah, dan Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, diharapkan bisa dimulai pada Agustus tahun ini seiring dengan cairnya dana US$4.300 juta dari Bank Dunia.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hadi Sucahyono.
Menurutnya, pengembangan kawasan ini memang memerlukan perencanaan berupa persiapan masterplan [Integrated Tourism Masterplan] yang diprediksi memakan waktu hingga 1 tahun.
Kendati demikian, jika dalam 4 bulan ke depan sudah ada proyek yang siap untuk digarap, pihaknya pun siap untuk mengucurkan dana bantuan dari Bank Dunia tersebut.
“Jadi, kita sekarang menyiapkan Integrated Tourism Masterplan. Itu perencanaannya dulu. tapi semua tak menunggu perencanaan, bisa langsung dipakai. Tidak hanya untuk perencanaan tapi untuk fisiknya sekalian. Katakanlah empat bulan ke depan kalau ada yang sudah kita bilang siap mungkin lahannya, detail desainnya, kita sudah bisa langsung pakai dana,” paparnya.
Dia mengemukakan hal itu kepada Bisnis selepas menjadi pembicara dalam paparan Musrenbang Provinsi Sumatra Utara pada Kamis (12/4/2018).
Menurut Hadi, ada empat komponen yang akan digarap dalam waktu dekat seperti jalan, sumber daya air, perumahan, dan cipta karya yang terdiri atas air minum, sanitasi, serta sampah dan lain-lain Pembangunan keempat komponen ini pun diharapkan bisa terpadu untuk menciptakan wilayah yang terintegrasi.
Dia melanjutkan sejauh ini beberapa usulan telah diajukan dan segera dievaluasi untuk menentukan mana yang memang sudah matang dan layak untuk dieksekusi. Untuk proyek-proyek yang memang sudah matang dan dianggap layak, bisa segera dimulai dengan memanfaatkan dana dari Bank Dunia tersebut.
Hadi menekankan selain memanfaatkan dana Bank Dunia, pemerintah juga telah mengalokasikan US$400 juta melalui APBN. Meski demikian, dia mendorong agar pembanguna ketiga kawasan itu tak melulu memanfaatkan APBN, tetapi turut mengundang kontribusi dari swasta.
“Jangan ambil APBN semua. Misalnya pusat kerajinan budaya, swastanya bawa saja. Jadi itu ada BKPM nanti perannya,” tambahnya.
Selain dari sisi penanaman modal, pihak swasta dan pemerintah daerah juga diharapkan bisa berperan dengan mencetak tenaga kerja terampil di bidang pariwisata.
Dia mencontohkan pengembangan sekolah-sekolah pariwisata bisa menjadi sumber untuk mencetak tenaga kerja perhotelan dan juru masak terampil yang siap terjun ke lapangan.
Adapun terkait dana sekitar US$300 juta dari Bank Dunia menurut Hadi merupakan perpaduan dari pinjaman sebesar US$290 juta dengan 5 tahun grace period dan US$10 juta dana hibah.
Kendati belum bisa menyebutkan secara pasti, menurut Hadi, Borobudur dan Danau Toba akan mendapat bagian dana lebih besar dibandingkan dengan Lombok.
Adapun proyek pertama yang diharapkan bisa terealisasi di Sumatra Utara adalah pembangunan tiga integrated rest area. Salah satu lokasi yang saat ini dianggap siap adalah Kecamatan Merek di Kabupaten Karo. Pasalnya, saat ini sudah ada lahan yang tersedia di sana.
Namun, menurut Hadi, Presiden Joko Widodo juga meminta adanya rest area di daerah sekitar Balige agar para wisatawan yang tiba di Sumatra Utara melalui Bandara Silangit bisa beristirahat sebelum tiba di Danau Toba.
“Di Merek kita ada lahan 5 hektare, kita usulkan ke Bank Dunia tapi Pak Jokowi minta kalau bisa yang di selatan juga, yang dari Silangit ke arah Parapat, mungkin di sekitar Balige,” katanya.
Selain kedua lokasi tersebut, pihaknya juga berencana membangun satu lagi rest area di Tele, Samosir.
Sama seperti yang ada di Jembrana, Bali, pihaknya tak ingin integrated rest area yang ada di sekitar Danau Toba ini hanya menjadi tempat beristirahat semata, tetapi bisa mengakomodasi kebutuhan lain para pelancong.
Selain adanya area anjungan cerdas yang menyimpan berbagai informasi terkait daerah tujuan wisata, adanya pertunjukan khas daerah juga menjadi penting. Selain itu, aka nada area untuk pameran restoran, lahan parker, ATM dan fasilitas lain yang memenuhi unsur edukasi, budaya, dan sosial.
