Bisnis.com, JAKARTA--- Pemerintah menyerahkan keputusan soal tarif ojek dalam jaringan (online) kepada aplikator atau perusahaan ojek online.
Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko seusai bertemu dengan perwakilan perusahaan ojek online di kantor KSP, Jakarta, Rabu (28/3/2018) sore. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Menurutnya, perwakilan perusahaan ojek online telah memberikan gambaran kepada Menteri Perhubungan mengenai tarif tersebut.
"Selanjutnya besaran berapa pastinya adalah hak perusahaan untuk menentukan, kami tidak boleh menekan dan seterusnya karena juga dia memiliki perhitungan sendiri seberapa kilometernya," katanya.
Seperti diketahui, pengemudi ojek online yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/3/2018), menuntut mengenai peningkatan tarif. Sejumlah perwakilan pengunjuk rasa diizinkan bertemu Presiden di Istana Merdeka.
Moeldoko menegaskan bahwa pengemudi ojek online tidak melakukan aksi demonstrasi terhadap Presiden. "Bukan mendemo presiden, bukan mendemo istana, kami (pengemudi ojek online) hanya ingin menyampaikan kepada bapak saya, selaku orangtua kami bapak presiden," katanya.
Moeldoko mengatakan pertemuan antara pemerintah dan perwakilan aplikator dari GoJek dan Grab itu merupakan konsultasi.
