PERIKANAN TERPADU: Fasilitas SKPT Merauke Terus Dilengkapi

Pemerintah masih melengkapi fasilitas penunjang sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Merauke agar dapat dioperasikan tahun ini.
Sri Mas Sari | 22 Maret 2018 17:19 WIB
/Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih melengkapi fasilitas penunjang sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Merauke agar dapat dioperasikan tahun ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan beberapa fasilitas yang sudah dibangun meliputi kantor layanan, lemari berpendingin (cold storage), mesin pemecah es (ice flake machine), tempat pelelangan ikan (TPI), dermaga, dan fasilitas air bersih.

Namun, beberapa fasilitas penunjang, seperti depot bahan bakar minyak (SPDN), rumah singgah nelayan, kedai makan, dan gudang-gudang logistik, masih perlu ditambah.

“Saya kunjungan kerja ke sini bukan meresmikan karena masih banyak kekurangan-kekurangan dan belum semuanya selesai. Yang jelas kerjaan sudah kelihatan, kapal-kapal juga sudah banyak di sini,” kata Susi dalam siaran pers, Kamis (22/3/2018).

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja mengatakan pemerintah tengah fokus mendorong masyarakat Papua untuk ikut serta mendukung pembangunan SKPT Merauke. KKP tahun ini berencana menghibahkan 60 kapal yang akan dibangun langsung di Merauke dengan konsep cash for work. Nelayan Merauke akan membangun kapal kayu sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pembangunan SKPT diharapkan meningkatkan transaksi usaha perikanan Papua. Untuk menunjang itu, KKP akan menggandeng BUMN, seperti Perum Perikanan Indonesia dan PT Pelni menyediakan kapal angkut agar biaya logistik dapat ditekan dan harga ikan dari SKPT Merauke dapat bersaing di pasaran.

"Ketidakpastian kapal angkut membuat nelayan bisa menunggu kadang-kadang dua minggu, kadang-kadang sebulan, sehingga biaya penyimpanan di dalam kapal dan cold storage jadi tinggi,” papar Sjarief.

Sebelumnya, Sjarief mengatakan seluruh bangunan fisik SKPT di Merauke rampung dikerjakan 31 Desember 2017. Pemerintah menargetkan SKPT itu diresmikan Juli tahun ini. Meskipun belum diresmikan, Sjarief mencatat 113 kapal nelayan dari luar Merauke memanfaatkan dermaga SKPT untuk sandar. Kapal-kapal itu a.l. milik nelayan Indramayu, Probolinggo, Cilacap, Pati, dan Muara Baru Jakarta.

"Mayoritas nelayan eks cantrang, sekitar 80%. Mereka sandar, menunggu kapal angkut Perindo. Jika kapal angkut datang, mereka membongkar hasil tangkapan di palka untuk dipindahkan, lalu dibawa ke Jawa," jelasnya.

Pejabat Sementara Gubernur Papua Sudarmo mengatakan kebijakan moratorium kapal asing selama ini telah berdampak terhadap meningkatnya stok ikan dan kesejahteraan nelayan dengan jarak penangkapan yang semakin dekat. Jumlah nelayan selama 2013-2017 meningkat 1,1%.

Tahun lalu, jumlah armada perikanan tangkap di Papua meningkat menjadi 20.338 unit yang didominasi oleh perahu tanpa motor dan motor tempel. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga tumbuh menjadi 221 unit.

Sudarmo berharap jumlah itu akan terus bertambah seiring dengan bergeliatnya bisnis industri perikanan dengan adanya pembangunan SKPT Merauke ini.

KKP mencatat, terjadi kenaikan lalu lintas ikan hampir tiga kali lipat di Merauke. Jika pada 2014 volume ikan yang keluar dari Merauke hanya 4.000 ton, pada 2017 mencapai 11.000 ton. Ditambah dengan konsumsi lokal, produksi ikan dari area penangkapan di sekitar Merauke berkisar 15.000 ton. Jenis ikan yang terdapat di wilayah itu a.l. kakap merah, kakap cina, gulamah, dan kurau.

Tag : perikanan
Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top