Intervensi Presiden Soeharto 30 tahun lalu untuk mendirikan Kilang di Bontang terbukti menjadi penggerakutama keberhasilan proyek strategis salah satu kilang LNG terbesar di dunia. Intervensi ini sekaligus menghidupkan ekonomi kota Bontang dan menghadirkan beragam industri pendukung.
Keberanian yang sama juga diharapkan berani diambil oleh pemerintah untuk menjadi produsen petrokimia berbasis batu bara dan gas alam cair. Kedua sumber daya alam ini saat ini dieksploitasi dalam jumlah sangat besar – meski Indonesia bukan penghasil terbesar – dalam beberapa tahun terakhir.
“Negara harus berani hadir membangun industri petrokimia berbasis sumber daya alam. Sekarang industri petrokimia menggunakan bahan baku impor,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik, Olefin dan Plastik Fajar Budiono, Senin (19/3/2018).
Menurut Fajar tanpa keterlibatan pemerintah, proyek petrokimia berbahan baku batu bara maupun gas alam sulit untuk diwujudkan. Program ini sudah menjadi wacana dalam waktu yang sangat panjang tetapi belum juga ada langkah nyata untuk direalisasikan.
“Seperti Bontang, awalnya juga tidak feasible, akan tetapi akhirnya seiring waktu menjadi proyek yang menguntungkan. Siapa dulu yang berani berinvestasi di Kalimantan 30 tahun lalu,” katanya dalam kesempatan berbeda.
Sebagai gambaran, impor bahan baku produk petrokimia mencapai Rp200 triliun setiap tahun. Jumlah ini diproyeksi terus meningkat hingga tiga kali lipat jika tidak ada penambahan produksi baru hingga 2025.
Berdasarkan Peraturan Presiden No.2/2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019, pemerintah menargetkan hadirnya industri petrokimia berbahan baku sumber daya alam itu meliputi pabrik metanol dengan kapasitas 1,5 juta ton di Bintuni Papua berbahan baku gas alam, pengolahan metanol berbahan baku batu bara dengan kapasitas 600.000 ton di Muara Enim Sumatra Selatan, pengolahan metanol berkapasitas 3,6 juta ton dari batu bara di Mesuji Lampung serta pengolahan batu bara menjadi metanol berkapasitas 800.000 ton di Berau Kalimantan Timur.
Ketua Federasi Industri Kimia Indonesia (FIKI) Suhat Miryaso mengatakan Indonesia sangat membutuhkan investasi di sektor hulu petrokimia. Dengan kondisi saat ini maka kebutuhan bahan baku harus dipenuhi melalui impor agar industri hilir seperti kemasan maupun plastik dapat beroperasi.
Suhat mengatakan gasifikasi batu bara terkendala dengan harga batu bara yang tidak stabil. Ketika harga batu bara menanjak tinggi, nilai proyek menjadi sulit memenuhi kriteria layak investasi.
Apalagi dalam perdagangan komoditas batu bara juga dimasukkan kewajiban royalti dan adanya jatah pemerintah.
"Supaya layak investasi, kita perlu harga batu bara rendah," katanya.
Saat ini penggunaan batu bara sebagai bahan baku metanol banyak dilaksanakan di China. Bahkan model ini dinilai lebih kompetitif secara bisnis dibandingkan dengan model gas alam menjadi metanol.
"Saat ini belum ada yang mulai, masalahnya investasinya sangat tinggi. Hingga tiga kali lipat. Saat ini di Indonesia baru tingkat studi," katanya.
Perlu Dukungan
Achmad Sigit Dwiwahjono, Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian, mengatakan Indonesia memiliki potensi cadangan minyak dan gas hingga 7,5 miliar barel dan 150 triliun juta kaki serta cadangan batu bara sebesar 30 miliar ton.
Dia mengatakan pengembangan sektor petrokimia ini memang memerlukan dukungan dari pemerintah agar berhasil. Terutama dari kepastian harga bahan baku. Selain itu dibutuhkan dukungan infrastruktur dan fasilitas perpajakan agar investasi sektor ini dapat berkembang.
“Saat ini kita impor bahan baku mencapai Rp200 triliun setiap tahun,” katanya.
Dukungan pada sektor petrokimia juga akan menumbuhkan industri hilir. Hampir seluruh sektor seperti industri plastik, tekstil, cat, kosmetik hingga farmasi membutuhkan produk olahan metanol itu.
