Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah persoalan menyangkut perekonomian Indonesia belakangan ini membawa sejumlah instruksi jajaran Dewan Perwakilan Rakyat.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi XI DPR mendorong Bank Indonesia untuk terus menjaga kelancaran sistem pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) mengingat kurs rupiah terhadap dolar AS saat ini mencapai Rp13.767 dan akan berpengaruh terhadap jumlah ULN di Indonesia.
Pasalnya, ULN Indonesia tercatat mencapai US$357,5 miliar atau tumbuh sebesar 10% dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa, terutama pendapatan devisa dari kegiatan ekspor untuk memperbaiki rasio utang luar negeri.
"Dengan demikian diharapkan ketahanan ekonomi domestik tetap terjaga," katanya melalui siaran pers, Senin (19/3/2018).
Bambang menambahkan, persoalan lain yakni terkait belum cairnya Dana Desa 2018 di 561 desa di tiga Kabupaten Sumatra Selatan di OKU Selatan, Muratara, dan Musi Banyuasin, dirinya meminta Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
Hal ini agar dapat memperlancar pengurusan administrasi dan membantu percepatan pencairan Dana Desa.
"Komisi II DPR harus mendorong Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Kepala Daerah melalui Pemda di tiga kabupaten tersebut, mengingat sosialisasi pencairan Dana Desa yang masih belum diketahui oleh beberapa Kepala Daerah mengenai peraturan Dana Desa yang menyebabkan terhambatnya proses pencairan Dana Desa," ujarnya.
Kemendagri, lanjut Bambang, juga harus mendorong Kepala Desa agar berkomitmen menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, guna memperlancar pencairan APBD tahun berikutnya.
Sementara itu, terkait beberapa negara (Amerika Serikat, Norwegia, India, dan Uni Eropa) yang menghambat ekspor minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, dirinya meminta Komisi VI DPR mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar segera melakukan perlawanan terhadap kampanye negatif tentang CPO Indonesia.
"Meminta Komisi VI DPR mendorong Kemendag untuk memiliki strategi nasional dalam menghadapi serangan terhadap komoditas sawit di pasar Internasional," katanya.
Dirinya meminta Komisi I DPR dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melakukan upaya diplomasi parlemen ke negara-negara yang menghambat proses ekspor CPO dari Indonesia.
