Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa tidak ada tindak lanjut yang signifikan dari PT Freeport Indonesia atas hasil audit yang dilakukan oleh badan pemeriksa itu pada 2017.
Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan bahwa sudah 333 hari sejak hasil audit yang mencakup aspek lingkungan tersebut dirilis oleh BPK. Namun, belum ada tindak lanjut dari pihak Freeport Indonesia.
"Sampai hari ini, tidak ada tidak lanjut yang signifikan dilakukan oleh PTFI [PT Freeport Indonesia]. Action plan saja tidak," ujarnya di kantor BPK RI, Senin (19/3/2018).
Menurutnya, Freeport Indonesia tidak memiliki niat baik dalam mengatasi masalah lingkungan di Papua. Padahal, tindakan yang dilakukan dinilai telah melanggar hukum.
Dia menjelaskan bahwa ada dua masalah utama Freeport Indonesia terkait dengan lingkungan. Pertama, penggunaan hutan lindung yang dinilai menyalahi aturan.
Kedua, pembuangan limbah hasil penambangan (tailing) yang telah mencemari lingkungan termasuk laut sekitar.
Dalam hasil audit yang termaktub dalam Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2017, disebutkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral pada Freeport Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin pencapaian prinsip pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
