Bisnis.com, JAKARTA--Utang pemerintah yang meningkat hingga Rp4.035 triliun per Februari 2018 diperkirakan baru dapat dilunasi hingga sembilan tahun ke depan.
Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Scneider Siahaan mengungkapkan pemerintah melakukan pengelolaan utang dengan baik. Jika tidak, utang tersebut tentu tidak akan mampu dilunasi.
Menurutnya, pengelolaan utang ini dilakukan dengan mengatur struktur utang jatuh temponya. Total utang pemerintah yang mencapai Rp4.035 triliun didominasi dengan utang jangka panjang. Salah satu instrumen penerimaan yang dipakai pemerintah untuk membiayai utang adalah penerimaan pajak yang diprediksikan sebesar Rp1.800 triliun pada 2018.
"Utang rata-rata akan lunas sepanjang 9 tahun, setiap tahun yang kita bayar itu kira-kira Rp4.000 triliun dibagi 9 tahun. Jadi sekitar Rp450 triliun. Kalau kita punya penerimaan [pajak] Rp1.800 triliun dan utang jatuh tempo Rp450 triliun," kata Scneider, Kamis (15/3/2018).
Dia menegaskan pelunasan ini akan tergantung pada niat politik pemerintah. Jika anggaran pemerintah surplus, dia yakin pelunasan utang bisa lebih cepat. Dia menuturkan posisi rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada pada 29,24% dari produk domestik bruto (PDB). Dalam tataran tersebut, dia menilai utang Indonesia masih aman karena batasan rasio utang yang sehat adalah 60% terhadap PDB.
"[Oleh sebab itu] Masih ada ruang untuk tambah utang, dan masih ada ruang utang mengurangi utang," ujarnya.
