Rusunawa Jadi Solusi untuk Milenial

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menambah pasokan unit rumah susun sewa terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah bagi para pekerja muda dari generasi milenial.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan program subsidi rumah susun sewa (rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan upaya mewujudkan Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada pada 29 April 2015 silam di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah.
Pemerintah membangun rusun MBR untuk calon penghuni dengan penghasilan maksimal Rp 7,5 juta. Mereka menikmati rusun subsidi dan untuk rumah tapak maksimal penghasilan MBR yang mendapatkan KPR subsidi adalah Rp4,5 juta.
Sementara itu Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan rusunawa bisa menjadi pilihan tempat tinggal bagi para pekerja generasi millenial. Mekanismenya Pemerintah Daerah menyediakan lahan dan mengajukan usulan pembangunan Rusun kepada Kementerian PUPR.
“Kalau masih single bisa memilih tipe studio, bila sudah berkeluarga bisa memiliki tipe 36. Harga sewanya relatif terjangkau dengan kualitas cukup baik,” ujar Khalawi melalui siaran pers, Minggu (11/3/2018).
Dia melanjutkan, jika penghasilan si pekerja semakin meningkat bisa mengangsur membeli apartemen atau rumah tapak.
Khalawi menilai, hunian vertikal menjadi pilihan karena generasi milenial lebih memilih tinggal di kawasan perkotaan, sementara ketersediaan tanah semakin terbatas. Hunian vertikal juga mengurangi laju konversi lahan perdesaan menjadi perkotaan.
Misalnya saja, rusunawa untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini adalah pegawai Kantor Imigrasi di Denpasar, Bali. Pemerinah meresmikan bangunan ini pada Sabtu (10/3/2018) setelah melalui proses pembangunan dari Kementerian PUPR dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp14 miliar.
Bangunan tersebut memiliki 3 lantai dengan 47 unit, serta telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti sambungan listrik dan sarana air bersih, tempat parkir dan Prasarana dan Sarana Umum (PSU).
“Kalau di lokasi lain bisa dibangun 4 lantai, namun karena aturan di Bali, kita  hanya bisa membangun unit Rusun 3 lantai. Untuk harga sewanya nanti akan ditentukan oleh pihak pengelola,” jelas Khalawi.
Selain rusunawa untuk ASN, Kementerian PUPR juga membangun rusunawa bagi pekerja, mahasiswa, pondok pesantren, nelayan dan anggota TNI dan Polri. Pada 2017, proyek pembangunan rusun Kementerian PUPR mendekati target yang dicanangkan.
Dari total yang direncanakan sebanyak 13.253 rusun di seluruh Indonesia, berhasil dibangun keseluruhan 13.251 unit. Tahun ini Kementerian PUPR menargetkan pembangunan sebanyak 13.405 unit rusun.