Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali mengajak investor untuk mendanai proyek bendungan dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan sampai saat ini belum ada investor yang berminat pada pembangunan bendungan dengan potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) tersebut.
"Bila ada investor yang berminat akan kita dorong. Dengan demikian dana APBN dapat digunakan untuk program lainnya,” kata Basuki, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (10/3/2018).
Pada tahun 2017, Kementerian PUPR menawarkan kepada investor Jepang untuk pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan yang membutuhkan dana mencapai Rp 3,8 triliun.
Namun, proyek tersebut akhirnya belum diminati, sehingga akan dibangun menggunakan APBN dan mulai dilelang tahun 2018.
“Menurut perhitungan Jepang, untuk masuk investasi ke bendungan, kapasitas listrik yang dihasilkan antara 60-75 MW,” jelasnya.
Kementerian PUPR sendiri menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru tersebar diberbagai provinsi di Indonesia.
Hal tersebut seiring dengan visi dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mencapai ketahanan pangan dan air.
Pada tahun 2018 sebanyak 34 bendungan dalam proses pembangunan dengan 10 bendungan ditargetkan selesai tahun ini dan 14 bendungan baru dimulai pembangunannya.
