Bisnis.com, JAKARTA — Bukalapak mengusulkan adanya dorongan insentif bagi marketplace yang mampu mengajak penjualnya memperdagangkan barang lokal.
Chief Financial Officer Bukalapak Fajrin Rasyid menyatakan skema seperti itu dapat mengedukasi pedagang mengutamakan ketersediaan barang produksi di dalam negeri.
“Apa yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan insentif kepada yang memperdagangkan barang lokal. Butuh insentif khusus bagi pedagang yang memperdagangkan barang lokal, apa lagi yang sebenarnya produsen, karena yang statusnya reseller itu banyak. Tetapi, itu pun dilakukan tanpa memberikan punishment kepada yang memperdagangkan barang impor,” ujarnya di Jakarta, Kamis (1/3/2018).
Fajrin menyadari kecemasan pemerintah terhadap maraknya dominasi barang impor di dalam platform marketplace. Hanya saja, dia beranggapan pemerintah merujuk kepada data yang tidak begitu tepat.
Bukalapak mengklaim dapat memastikan barang produksi lokal mendominasi barang yang diperdagangkan di dalam platformnya. Porsi produk lokal disebut mencapai 60%.
Sementara itu, sisanya merupakan barang yang tersedia di berbagai toko offline.
“Mungkin saja didapat melalui impor, tapi tidak ada aturan yang dilanggar karena memegang dokumen custom clearance dan sebagainya,” terang Fajrin.
Menurut data Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), saat ini produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ikut bertransaksi melalui e-commerce hanya sekitar 6%-7%. Sementara itu, 94%-95% produk yang dijual merupakan barang dari luar negeri.
Jika dilihat per bulan, realisasi pada Januari 2018 lebih tinggi 0,26% dibandingkan Desember 2017 yang senilai US$15,09 miliar.
