Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) merasa kesulitan mengirim barang ke luar negeri akibat biaya pengiriman yang terlalu mahal. Pemerintah diminta evaluasi tarif ekspor.
Ketua DPP Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Khairul Mahalli mengatakan biaya tidak patut seperti verifikasi berat kotor kontainer ekspor atau verified gross mass (VGM) di Pelabuhan Tanjung Priok musti dihilangkan.
“Itu kan memang tanggung jawab terminal, bukan eksportir. Kenapa dibebankan pada kami? Itu tidak masuk akal,” katanya kepada Bisnis, Kamis (1/3/2018).
Menurut Khairul, itulah menjadi penyebab ekspor Indonesia bisa kalah bersaing dengan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.
Khairul menambahkan keuntungan pelaku UMKM tidak begitu besar karena kapasitas produksinya yang kecil. Butuh dukungan pemerintah melalui kebijakan agar produk mereka bisa merambah multinasional.
Muhdi adalah binaan Khairul dan salah satu pengusaha kecil yang merasakan kesulitan ekspor. Harga keripik singkong yang dia jual lebih murah dibandingkan biaya pengiriman ke luar negeri.
Mau tidak mau agar bisa tetap memperoleh provit dia membebankan biaya antar logistik kepada pelanggan sehingga membuat harga lebih mahal.
Khairul menambahkan pemerintah harus mengevaluasi biaya tidak pantas tersebut. “Sejauh JICT [Jakarta International Container Terminal] menargetkan keuntungan besar, tidak bisa biaya logistik itu turun,” tutupnya.
