Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Penetapan Bebas BM Komponen Kapal Berpotensi Mundur, Iperindo Tak Masalah

Iperindo bersikap dingin atas kemungkinan penundaan pemberlakuan pembebasan bea masuk (BM) sejumlah komponen kapal.
Andry Winanto
Andry Winanto - Bisnis.com 01 Maret 2018  |  19:47 WIB
Suasana pembuatan kapal di galangan kapal Batam, Senin (5/2/2018). - Antara/Wahyu Putro
Suasana pembuatan kapal di galangan kapal Batam, Senin (5/2/2018). - Antara/Wahyu Putro

Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Perusahaan Produsen Kapal & Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) bersikap dingin atas kemungkinan penundaan pemberlakuan pembebasan bea masuk (BM) sejumlah komponen kapal.

Wakil Ketua Umum Iperindo Yance Gunawan mengatakan selama ini banyak pelaku industri yang cukup terbantu untuk mendatangkan komponen kapal dari luar negeri berkat kesepakatan free trade agreement (FTA) dengan beberapa negara.

“Kalau dari negara-negara yang FTA itu juga memang tidak bayar biaya masuk, asal ada country of origin, itu cukup,” ujarnya di Jakarta pada Kamis, (1/3/2018).

Menurut dia, kebanyakan industri galangan kapal di Tanah Air mendatangkan komponen-komponen kapal memang dari negara-negara yang telah memiliki kesepakatan FTA dengan Indonesia, seperti China, Korea Selatan, dan Jepang.

“Sebenarnya industri komponen harus mendapatkan bukan hanya BMDTP [bea masuk ditanggung pemerintah], tetapi juga PPN [Pajak Pertambahan Nilai]. Kalau tidak, sulit bersaing dengan luar negeri. Jadi, walaupun sudah diproduksi lokal, masih banyak yang impor karena relatif lebih murah” tuturnya.

Sebagai informasi, pemerintah berencana membebaskan bea masuk (0%) terhadap 107 komponen kapal yang telah ditentukan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong industri galangan kapal dalam negeri agar lebih menggeliat.

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan masih terus berkolaborasi guna merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/2017 Tentang Buku Tarif Kepabeaan Indonesia, khususnya Bab 98.

Rencananya, pembebasan bea masuk komponen kapal tersebut selesai pada awal tahun ini, tetapi molor dari jadwal yang telah ditentukan. Adapun, penyebab dari mundurnya penetapan tersebut dikarenakan masih terdapat kekurangsesuaian alur dalam penerapan aturan tersebut nantinya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada Desember 2017 impor kapal laut dan bangunan terapung mencatatkan peningkatan paling tinggi menjadi US$121,8 juta atau naik 194% dibandingkan dengan November 2017.

Namun, hasil sebaliknya terjadi pada awal tahun ini. Impor kapal laut dan bangunan terapung membukukan penurunan terdalam pada periode Januari 2018 menjadi US$136,5 juta atau 74%.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

industri galangan kapal
Editor : M. Syahran W. Lubis
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top