BP Tapera Ditargetkan Terbentuk 23 Maret

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terbentuk pada 23 Maret 2018.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimujono mengatakan pemerintah akan fokus untuk membangun dan menjaga kredibilitas BP Tapera yang akan mengelola tabungan dari para peserta.

Oleh sebab itu, untuk tahap awal peserta Tapera adalah pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI atau Polri dan BUMN.

"Untuk membangun kredibilitas BP Tapera, kita akan melebur dua lembaga yang sudah ada sebelumnya, yakni Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) Pegawai Negeri Sipil dan PT Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)," jelas Basuki melalui siaran pers pada Rabu (21/2/2018).

Menurut Basuki, hal ini dilakukan untuk membangun kredibilitas BP Tapera, sehingga penerapan selanjutnya bagi pekerja di perusahaan swasta lebih mudah.

Untuk persiapan peleburan tersebut telah ditugaskan kantor akuntan publik untuk melakukan audit untuk mengetahui asset dan kewajiban membayar Bapertarum pada tahun ini terutama pada PNS yang pensiun atau pun meninggal dunia.

“Jika audit sudah selesai, dan kami terima, dalam waktu dekat bisa selanjutnya disampaikan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ujarnya.

Sementara, untuk penetapan panitia seleksi pembentukan BP Tapera saat ini masih menunggu keluarnya Peraturan Presiden tentang tata cara penyusunan perekrutan BP Tapera yang terdiri dari Komisioner dan Deputi Komisioner.

Basuki juga mengungkapkan sambil menunggu penyiapan panitia seleksi, tengah dirumuskan rencana kerja dan tugas pokok BP Tapera. Menurutnya salah satu tugas yang dipertimbangkan pemerintah adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sewa rumah bagi generasi muda.

Dia beralasan bahwa generasi milenial mungkin keinginannya tidak untuk membeli rumah, namun cukup menyewa. Masalahnya, apakah dimungkinkan adanya prosedur laporan sewanya ke BP Tapera. "Untuk itu sedang dibuat penyusunan tugas pokok dan fungsi dari BP Tapera,” kata Basuki.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk peralihan dari PT Asabri kepada BP Tapera belum dibahas karena saat ini masih fokus pada Bapertarum.

 Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah meminta untuk dibuat review tentang framework atau rancangan kerja dari BP Tapera. Pertama pengalihan aset dari Bapertarum yang sekarang nilainya Rp11 triliun dikurangi dengan kewajiban kepada ASN yang sudah membayar kewajiban tabungannya yang selama ini sudah dipotong.

Tapera sebagaimana diamanatkan UU No. 4/2016 tentang Tapera merupakan salah satu upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau di Indonesia.

Tapera adalah tabungan berkala dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan akan dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.