Bisnis.com, JAKARTA - Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) putaran keempat mulai berlangsung hari ini di Surakarta, Jawa Tengah.
Pertemuan kali ini akan mencakup semua isu perundingan yang telah disepakati, termasuk perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi.
Selain itu perundingan tersebut juga bakal membahas hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, UMKM, perdagangan barang dan jasa pemerintah, karantina, aturan standar, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kerja sama dan pengembangan kapasitas.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo mengatakan Indonesia akan mengintensifkan perundingan akses pasar dan pembahasan naskah perjanjian.
“Kami melihat putaran keempat ini sangat penting untuk mendorong perundingan memasuki tahapan substansial, baik untuk perundingan akses pasar khususnya perdagangan barang dan jasa, serta perundingan teks,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (19/2/2018).
Perundingan IEU-CEPA, sebut Iman, akan menjadi perundingan yang paling ambisius yang pernah dilakukan Indonesia, di mana Indonesia dan EU menargetkan eliminasi tarif bea masuk untuk lebih dari 90% pos tarif.
Menurutnya, perundingan IEU-CEPA merupakan perundingan bilateral terluas dan terdalam yang pernah dijalani Indonesia. Pasalnya, kedua pihak sepakat untuk mewujudkan sebuah perjanjian modern dan komprehesif yang tidak saja menempatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa ke tingkatan lebih tinggi, tapi juga mengikat kedua ekonomi ke dalam mata rantai nilai yang saling menguntungkan untuk memasuki pasar ketiga.
"Jelas, peningkatan ekspor ke Uni Eropa (UE) dan investasi dari UE berikut barang dan jasa yang diperlukan untuk investasi itu merupakan target utama kita,” terang Iman.
Presiden Joko Widodo telah menetapkan perundingan IEU-CEPA sebagai salah satu prioritas untuk diselesaikan pada tahun ini. Selain isu, substansi perundingan, jangka waktu penyelesaian dan implementasi perundingan juga menjadi perhatian khusus pemerintah.
Saat ini, pemerintah membutuhkan akselerasi penyelesaian perundingan untuk mencegah beralihnya pangsa pasar Indonesia di Eropa ke negara pesaing yang telah memiliki perjanjian dagang dengan UE seperti Vietnam.
Salah satu kepentingan Indonesia adalah penyelesaian isu hambatan yang dihadapi oleh produk minyak kelapa sawit Indonesia di pasar UE. Salah satu kasus yang disorot adalah keputusan Parlemen Eropa pada 17 Januari 2018 terkait peningkatan penggunaan energi berkelanjutan menjadi 35% pada 2030 dan penerapan phase-out bagi kontribusi biofuel yang berasal dari minyak kelapa sawit pada 2021.
Indonesia menyayangkan keputusan Parlemen Eropa yang bersifat diskriminatif dengan membedakan biofuel dari minyak kelapa sawit dengan yang berbahan dasar tanaman lainnya.
Kedua pihak akan mengadakan sesi khusus pembahasan isu-isu ini dalam perundingan di Surakarta. Indonesia dan UE juga terus melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mencapai perjanjian yang saling menguntungkan.
Di sela-sela perundingan, kedua pihak akan melakukan audiensi dengan perwakilan dunia usaha dan industri, di samping sesi khusus dengan LSM dan masyarakat madani.
“Pada akhirnya, sebuah perjanjian perdagangan harus memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya pemangku kepentingan, baik dari kalangan dunia usaha maupun masyarakat madani. Oleh sebab itu, komunikasi harus terus dilakukan dan masukan serta kekhawatiran mereka harus mendapat perhatian,” papar Iman.
Kemendag mengklaim sebagian besar kalangan dunia usaha mendukung penyelesaian IEU-CEPA dan beberapa industri padat karya telah mengusulkan adanya percepatan implementasi perjanjian.
UE merupakan tujuan ekspor terbesar ke-6 dan asal impor terbesar ke-4 bagi Indonesia pada 2017, dengan nilai masing-masing sebesar US$16,2 miliar dan US$11,2 miliar. Adapun total perdagangan Indonesia dengan UE mencapai US$27,4 miliar.
Selama kurun waktu lima tahun terakhir, neraca perdagangan kedua ekonomi menunjukkan surplus bagi Indonesia. Sementara itu, nilai investasi UE di Indonesia baru mencapai US$2,8 miliar.
